Amalia menjelaskan, perhitungan ini sesuai panduan Consumer Price Index (CPI) Manual yang diadopsi BPS. Diskon masuk dalam kalkulasi inflasi jika memenuhi dua syarat :
- Kualitas layanan tetap sama dengan kondisi normal.
- Harga diskon tersedia untuk publik luas.
“Diskon 50% ini memenuhi kriteria tersebut, sehingga tercatat dalam perhitungan IHK (Indeks Harga Konsumen),” jelasnya.
Mengapa Pemerintah Tak Perpanjang Kebijakan?
Meski berdampak positif pada daya beli masyarakat, pemerintah memilih menghentikan program karena beberapa pertimbangan :
- Keterbatasan Anggaran : Diskon bersifat insidental dan memerlukan alokasi dana khusus.
- Pemulihan Ekonomi : Diperkirakan kondisi ekonomi akan membaik pada 2025, sehingga stimulus tidak perlu diperpanjang.
- Keseimbangan Sektor Energi : PLN perlu memastikan keberlanjutan operasional tanpa bergantung pada subsidi jangka panjang.
Meski kebijakan ini mendapat apresiasi, sebagian masyarakat berharap diskon diperpanjang, terutama bagi pelanggan daya rendah yang masih rentan secara ekonomi.
Pakar energi menyarankan pemerintah menyiapkan skema kompensasi lain, seperti program cashback atau perluasan bantuan langsung tunai (BLT) listrik untuk kelompok tertentu.
Kebijakan diskon tarif listrik 50% menjadi bukti respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, sifatnya yang temporer menuntut masyarakat dan pelaku usaha menyiapkan strategi penghematan energi pascaberakhirnya program.
Sinergi antara pemerintah, PLN, dan masyarakat dinilai kunci untuk menjaga keseimbangan antara bantuan sosial dan kesehatan fiskal negara.
Sebagai catatan tambahan pelanggan disarankan memantau informasi resmi melalui aplikasi PLN atau kantor cabang terdekat dan melakukan efisiensi energi, seperti penggunaan perangkat hemat listrik, dapat menjadi solusi jangka panjang mengurangi beban tagihan.
