Biro Perlengkapan melaporkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar 87,9% dalam kondisi baik dan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan mencapai 87,93.
Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri menerbitkan 17 produk hukum dan tujuh nota kesepahaman (MoU), serta menindaklanjuti permintaan perlindungan WNI dan ekstradisi.
Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum melaksanakan studi banding jurnal ilmiah, survei kepuasan masyarakat di 150 kejaksaan, dan seminar nasional terkait kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan.
Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi mencatat evaluasi SPBE dengan predikat “Sangat Baik” (4,13) dan pengelolaan data sektor hukum dengan indeks 2,57.
Jaksa Agung RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa atas dedikasi mereka dalam mendukung penegakan hukum yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
