READNEWS.ID, JAKARTA – Partai Demokrat membeberkan kronologi gagalnya ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies disebut akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa Anies telah menerima Muhaimin sebagai pendampingnya pada Rabu kemarin. Dia menyatakan hal itu pun telah mereka konfirmasi kepada Anies secara langsung pada hari ini.
“Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli),” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (31/8).
Dia menyatakan bahwa keputusan menduetkan Anies dengan Muhaimin dibuat oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
“Persetujuan ini (Duet Anies- Muhaimin) dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (31/8).
Riefky menceritakan kronologi penetapan cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dia menyatakan bahwa Anies sebenarnya telah memilih AHY sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya.
Menurut Riefky, Anies Baswedan pun telah menyampaikan hal itu kepada ketiga ketua umum partai anggota Koalisi Perubahan, yaitu: Surya Paloh, AHY dan Ahmad Syaikhu (Ketum PKS) pada 14 Juni 2023. Tak hanya itu, Anies disebut menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri.
Saat itu, menurut Riefky tak ada penolakan dari ketiga pimpinan partai terhadap nama AHY. Anies, menurut dia, juga sempat menyampaikan alasannya memilih AHY kepada pimpinan partai anggota Koalisi Perubahan.
“Karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya,” kata Riefky.
Setelah itu, menurut Riefky, Tim 8 Koalisi Perubahan sempat merencanakan deklarasi pasangan calon yang akan mereka usung. Akan tetapi, dia menyatakan rencana itu batal terlaksana.
Riefky dan Demokrat menduga batalnya rencana deklarasi itu karena faktor Surya Paloh.
“Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” kata dia.
Kabar tak sedap diterima oleh Partai Demokrat pada Rabu kemarin. Anggota Tim 8 Said Sudirman, menurut dia, menyampaikan keputusan bahwa cawapres pendamping Anies telah diubah menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Menurut Riefky, keputusan itu dibuat Surya Paloh secara sepihak tanpa melibatkan dua anggota Koalisi Perubahan lainnya, Partai Demokrat dan PKS pada Selasa malam, 29 Agustus 2023. Anies pun disebut dipaksa Surya untuk menerima keputusan tersebut.
“Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,” kata Riefky.
Riefky belum menyatakan apakah partainya akan menarik diri dari Koalisi Perubahan. Dia menyatakan mereka menyikapi perkembangan ini dengan menggelar Rapat Majelis Tinggi Partai.
“Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ujar Rizky.
Teuku Riefky Harsya menyatakan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan dan mandat yang telah diberikan kepadanya. (AHK)
