DPRD DKI: Pemprov Harus Siapkan Solusi Usai Tertibkan Jukir Liar

READNEWS.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi (Pemprov) menyiapkan solusi setelah mengeluarkan kebijakan menertibkan juru parkir (Jukir) liar, termasuk di minimarket.

Anggora Komisi B DPRD August Hamonangan mengatakan, solusi bisa dilakukan dalam banyak hal. Sehingga, kebijakan penertiban tak berdampak konflik sosial.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Bisniskan Video Porno Anak Dibawah Umur, Polisi Buru 398 Member Grup Telegram

218 Abd Latif

Semisal, pembinaan kepada juru parkir terdampak penertiban. Pembinaan tersebut di antaranya dengan menjadi pelaku menjadi relawan parkir resmi.

“Mengenai juru parkir itu tidak semuanya jahat, tidak semuanya nakal. Barangkali ada yang bisa dijadikan relawan parkir misalnya ada pembinaan dari Dinas Perhubungan (Dishub) maupun dari Unit Pengelola Parkir,” ujar August pada rapat kerja bersama Dishub di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/5).

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli. Ia mengatakan, sebelum menggelar penertiban Pemprov perlu mengetahui duduk persoalan yang ada.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Menangis saat Bacakan Pledoi

88 M Rizky Hidayatullah

Sebab tidak semua pengunjung atau pemilik minimarket merasa dirugikan dengan keberadaan juru parkir.

“Sebenarnya kalau kita lihat dia orang baik, dan dia memang mengatur supaya tidak berantakan parkirnya, mungkin bisa dibuat kerja sama dengan minimarket,” ungkap dia.

Namun, tegas Taufik, Pemprov DKI harus menindak tegas terhadap jukir liar yang bersifat premanisme. Terlebih hasil pendapatan dari Jukir liar tersebut dimanfaatkan oleh segelintir oknum.

Seperti peristiwa viral baru-baru ini, menayangkan Jukir liar mengenakan tarif sebesar Rp150 ribu kepada pengunjung di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

“Misalnya seperti yang viral kemarin di masjid Istiqlal harus bayar Rp150 ribu itu memang harus ditertibkan karena sudah menuju kepada apa premanisme,” jelas dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan akan membina Jukir liar di minimarket. Pembinaan tersebut dilakukan secara humanis persuasif dengan tidak lagi menjadi jukir liar di minimarket.

“Dalam penertiban jukir liar di minimarket itu yang akan kami lakukan adalah pembinaan secara humanis persuasif. Jadi artinya mereka akan kita bina agar tidak terjadi lagi yang namanya keluhan masyarakat terhadap tagihan biaya parkir di minimarket yang menyebabkan keresahan,” pungkas dia. (AHK)