READNEWS.ID, EDITORIAL – Di tengah dinamika ekonomi daerah yang menuntut kecepatan, inovasi, dan kolaborasi, keberadaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah semestinya menjadi motor penggerak dunia usaha. Namun, di bawah kepemimpinan Ketua KADIN Sulteng saat ini, Nur Dg Rahmatu, muncul berbagai catatan kritis yang tak bisa lagi disapu di bawah karpet.
KADIN bukan organisasi seremonial. Ia adalah representasi resmi dunia usaha, mitra strategis pemerintah, sekaligus jembatan kepentingan pelaku usaha dari skala besar hingga UMKM. Ketika organisasi ini terkesan stagnan, tidak proaktif, dan eksklusif, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi internal, melainkan masa depan ekosistem usaha daerah.
Stagnasi di Tengah Tantangan Ekonomi
Sulawesi Tengah sedang menghadapi berbagai peluang dan tantangan: investasi sektor pertambangan dan industri, penguatan hilirisasi, serta kebutuhan besar akan pemberdayaan UMKM. Dalam situasi seperti ini, KADIN seharusnya tampil sebagai lokomotif konsolidasi dan advokasi.
Namun kritik yang berkembang menyebutkan bahwa kepengurusan berjalan tanpa terobosan berarti. Program-program yang ada dinilai tidak konkret, tidak terukur, dan minim dampak langsung bagi pelaku usaha. Aktivitas organisasi lebih terlihat simbolik daripada substantif.
KADIN yang seharusnya menjadi ruang kolaborasi justru dipersepsikan eksklusif. Jika benar demikian, maka ini adalah alarm keras. Organisasi pengusaha tidak boleh menjadi klub tertutup yang hanya dinikmati segelintir elite. Ia harus menjadi “rumah besar” bagi seluruh pelaku usaha, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Minim Dampak bagi UMKM
UMKM di Sulawesi Tengah menghadapi persoalan klasik: akses permodalan, jaringan pasar, sertifikasi produk, hingga literasi digital. Peran KADIN seharusnya hadir sebagai fasilitator, mediator, sekaligus advokat.
Namun jika KADIN dianggap gagal menghadirkan program inkubasi, pelatihan terstruktur, kemitraan dengan industri besar, atau advokasi kebijakan yang konkret, maka dampaknya jelas: UMKM berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan ekosistem yang kuat.
Tanpa penguatan UMKM, pertumbuhan ekonomi akan timpang. Investasi besar tidak otomatis menetes ke bawah tanpa desain kemitraan yang sistematis. Di sinilah KADIN mestinya memainkan peran sentral.
Isu Transparansi dan Risiko Reputasi
Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya sorotan terkait tata kelola organisasi, khususnya transparansi aset dan keuangan. Dalam organisasi modern, akuntabilitas adalah fondasi utama kepercayaan.
Jika muncul dugaan aset yang tidak jelas keberadaannya atau laporan keuangan yang tidak terbuka, maka risiko reputasi menjadi sangat serius. Kepercayaan anggota bisa tergerus. Investor bisa meragukan kredibilitas organisasi. Pemerintah pun dapat kehilangan mitra strategis yang solid.
Transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, KADIN berisiko terjebak dalam krisis legitimasi.
