READNEWS.ID, BALUT – Kepala desa Tinakin Laut diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa.
Kasus ini sebenarnya sudah cukup lama dikeluhkan bahkan telah dilaporkan ke institusi berwenang.
Namun hingga kini penanganannya belum ada titik terang.
Adalah Daeng Sattu, salah seorang warga Desa Tinakin Laut mengatakan, setidaknya sejak tahun 2022, dia dan sejumlah warga yang peduli telah berupaya meminta penjelasan dan pertanggungjawaban sang Kades, baik secara internal melalui forum Musyawarah Desa maupun dalam bentuk pengaduan di tingkat Kecamatan hingga ke pemerintah Kabupaten tapi berbagai usaha tersebut seakan menemui jalan buntu.
Keluhan itu disampaikan Daeng Sattu saat bertemu awak “Readnews” Rabu siang (4/10) kemarin.
“Kami sudah ke Kecamatan, ke Inspektorat bahkan sudah ada laporan masuk ke Kejaksaan dan diterima secara resmi. Pernah juga saya bersama warga Tolokibit dan Gonggong menghadap pak Kajari mempertanyakan kelanjutan penanganannya tapi yaah.., kayak begitu-begitu saja,” ungkapnya.
Kepada media ini, Daeng Sattu yang ditemani seorang warga lainnya menumpahkan uneg-uneg.
“Kejadian bermula pada pertengahan tahun 2019. Saat itu kades Tinakin Laut berinisial DA mencanangkan program pembangunan Gedung Serba Guna dengan anggaran kurang lebih 1,2 Milyar Rupiah,” katanya memulai pembicaraan.
Menurutnya, sejak awal proyek itu memang sudah jadi perdebatan. Banyak warga menilai, keputusan DA tak bijak mengingat anggaran pembangunan gedung sebesar itu dengan Dana Desa yang terbatas tentunya akan menguras kas desa yang berimbas pada minimnya anggaran pemberdayaan masyarakat.
Tapi keputusan sudah dibuat, sang Kades tetap kukuh dan rakyat Tinakin Laut hanya bisa pasrah.
Dilalahnya, proyek prestisius yang proses pembangunannya dibuat dalam dua tahap dan dijadwalkan bakal tuntas pada Desember 2020 itu, ternyata mangkrak…!
Hingga akhir tahun itu, penampakan fisik bangunan baru pada pengecoran lantai, susunan bata tembok dan pengecoran Ringbalk.
“Belum diatap, tembok belum diplester apalagi dicat. Bahkan sampai akhir masa jabatannya tahun 2023 ini, diperkirakan capaian progress realisasi fisik bangunan itu baru dikisaran 60 sampai 70%,” ungkap Daeng Sattu.
Tentu saja sebagai warga Tinakin Laut, dirinya merasa khawatir dengan cara-cara kepala desa mengelola program. Berbagai spekulasi dan prasangka buruk berseliweran dibenaknya.
“Begitu sampai dua tahun, mengertikan sampai tahun 2021, masih tidak ada perubahan. Akhirnya dikesempatan Musdes kami pertanyakan kenapa gedung ini belum selesai. Saya sudah keras waktu itu tapi mereka tidak kasih jawaban tuntas. Saya juga sempat pertanyakan pak Kades, sebenarnya ini sudah berapa anggaran yang dikeluarkan. Waktu itu dia jawab sudah menelan dana 1,4 Milyar.
Eh..!? Tambah heran saya karena setau kami anggarannya hanya 1,2 M,” sergahnya.
Meski tak puas, Daeng Sattu mengaku tetap menahan diri. Apalagi waktu itu, pemerintah desa Tinakin Laut juga sedang sibuk menyelesaikan Pembangunan Kantor Desa.
Parahnya, dari hasil pengamatan diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan kantor Desa ternyata belum dialokasikan anggarannya tahun itu sehingga beberapa bahan bangunan termasuk atap Baja Ringan yang sedianya untuk dipasang di Gedung Serba Guna sepertinya telah dialihkan peruntukkannya guna menutup kebutuhan bahan Kantor Desa.
Akibatnya, entah sengaja entah tidak yang jelas kondisi itu menurut Daeng Sattu sangat mungkin telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih anggaran dan tumpang tindih manajemen keuangan Desa.
“Sepengetahuan saya, setelah beberapa waktu kemudian ada pencairan Dana Desa mungkin so ada sebagian anggaran kantor Desa baru mulai dorang bikin lagi yang di Serba Guna sampe so ta atap bagitu. Dorang kase baku silang anggaran,” imbuhnya.
Menarik nafas panjang, Daeng Sattu yang risau akan perkembangan desa Tinakin Laut mengaku tak akan berhenti berjuang hingga DA mempertanggungjawabkan pengelolaan pemerintahannya selama ini.
“Hari ini kami baru selesai pilkades dan beliau (DA, red) maju lagi sebagai petahana. Lucunya beliau menang,… Luar biasa memang warga Tinakin,” tutupnya. (Sbt)
