READNEWS.ID, FLORES TIMUR– Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Flores Timur menggelar rapat pleno pada Jumat, 10 April 2026.
Forum internal partai ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC, Antonius Gege Hadjon, dengan agenda utama memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput.
Rapat pleno tersebut tidak sekadar menjadi rutinitas organisasi. Di dalamnya, mengemuka arah baru yang ingin ditempuh partai, terutama melalui penataan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur. Penetapan struktur PAC dipandang sebagai titik krusial untuk mengukur sejauh mana partai mampu bergerak efektif di tengah masyarakat, bukan hanya sekadar mempertahankan eksistensi administratif.
Dalam dinamika diskusi, muncul penegasan bahwa struktur partai tidak boleh berhenti sebagai simbol. Ia harus hidup, bekerja, dan hadir di tengah persoalan rakyat. Penentuan figur-figur di tingkat PAC, karena itu, dinilai bukan perkara teknis belaka, melainkan keputusan strategis yang akan menentukan wajah partai ke depan: apakah benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat atau hanya menjadi organisasi yang sibuk dengan urusan internal.
Wakil Ketua Bidang Jaminan Sosial, Hukum, dan Advokasi DPC PDIP Perjuangan Flores Timur, Kristo Kabelen, menegaskan bahwa makna dari pembentukan PAC tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas organisasi.
“Jika PAC hanya diisi untuk memenuhi daftar organisasi, maka ini hanyalah rotasi elit. Tetapi jika PAC diisi kader militan yang berani turun ke desa, mengetuk pintu rakyat kecil, dan memperjuangkan kepentingan petani, nelayan, dan kaum marginal, maka ini adalah awal gelombang perubahan yang nyata,” kata Kristo.
Ia menambahkan, keputusan yang dihasilkan dalam pleno ini harus diuji dalam praktik politik sehari-hari. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: apakah PAC akan berfungsi sebagai mesin perjuangan atau sekadar mesin prosedural? Apakah kader mampu mengambil posisi kritis atau justru terjebak dalam pola kepatuhan tanpa daya tawar? Dan lebih jauh, apakah konsolidasi ini melahirkan gerakan ideologis atau hanya menjadi langkah taktis menjelang kontestasi politik berikutnya.
Nada kritis itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ekspektasi publik terhadap partai politik tidak lagi berhenti pada rapat dan keputusan di atas kertas. Masyarakat Flores Timur, sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut, menuntut kehadiran nyata di lapangan, kehadiran yang menyentuh langsung kehidupan petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
Di penghujung pernyataannya, Kristo menekankan bahwa politik harus kembali ke esensinya sebagai alat perjuangan, bukan sekadar kendaraan kekuasaan.
“Jika PAC bergerak, rakyat bangkit. Jika PAC diam, revolusi hanya jadi slogan. Saatnya struktur berubah menjadi gerakan. Saatnya kader menjadi pelopor. Saatnya politik kembali berpihak,” pungkas pengacara muda tersebut.
Rapat pleno ini, pada akhirnya, menjadi cermin sekaligus ujian. Apakah keputusan yang dihasilkan akan berhenti sebagai dokumen organisasi, atau menjelma menjadi energi politik yang hidup di tengah masyarakat Flores Timur?
