Warga Jakarta Wajib Cetak Ulang KTP Usai Ibu Kota Resmi Pindah Ke Kalimantan

READNEWS.ID, JAKARTA – Segenap warga Jakarta bakal diminta mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah Ibu Kota resmi berpindah ke Kalimatan Timur pada 2024 mendatang.

Kepala Disdukcapil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan warga Jakarta wajib mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik setelah status Jakarta berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Juga

5 bulan  lalu

dr. Rahman Resmi Pimpin Kerukunan Keluarga Luwu Timur

154 M Rizky Hidayatullah

Status Jakarta sebagai ibu kota akan dicabut seiring dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur setelah sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sehingga seluruh pemilik e-KTP harus melakukan pencetakan ulang,” ujar Budi dalam keterangannya, Senin (18/9/2023).

Budi Awaluddin menjelaskan bahwa saat ini ketersediaan blangko terbatas. Namun, Disdukcapil telah mendata jumlah calon Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan berusia 17 tahun sebelum Februari 2024.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Danny Pomanto Bersama Pj Bupati Jeneponto Tandatangani MoU Pengendalian Inflasi Daerah

191 M Rizky Hidayatullah

“Kami koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlah DPT belum ber-KTP ada 120 ribu orang. (Sebanyak) 40 ribu sudah kita cetak, 43 ribu sedang kita kejar untuk melakukan perekaman, sisanya (37 ribu) belum dilakukan pencetakan karena memang masih menunggu mereka berusia 17 tahun,” tuturnya.

Ditempat yang berbeda, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono juga menjelaskan, pencetakan ulang KTP warga bakal dilakukan dalam rangka penyesuaian status Jakarta, ketika tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

 “Ya (KTP) itu kan pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta. Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas,” ujar Joko, Senin (18/9/2023).

Joko mengungkapkan bahwa penggantian KTP tersebut masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta. Sebab, beleid tersebut yang akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan melaksanakan penggantian KTP.

 “Nanti kami akan sosialisasi, karena RUU-nya juga masih dalam proses penyelesaian. Jadi nanti di print ulang saja. Anggaran dan blankonya kami sudah siap, kan itu masih tahun depan,” ucap Joko.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menetapkan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus Daerah Khusus meskipun Ibu Kota Indonesia berpindah ke Ibu Kota Nusantara  (IKN) di Kalimatan pada 2024.

Wacana pembahasan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9/2023) lalu, yang mana salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta. (AHK)