54 Bidang Tanah hasil Dugaan Korupsi Pengadaan JTTS Disita KPK

READNEWS.ID, METROPOLITAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 54 bidang tanah dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada periode 2018-2020.

“Bahwa pada 22 Mei 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 54 bidang tanah,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Minggu (23/6/2024).

Baca Juga

5 bulan  lalu

Wacana Duet Anies-Kaesang di Pilgub DKI Jakarta 2024

227 Abd Latif

Tessa menjelaskan, Bidang tanah yang disita terdiri dari 32 bidang di Desa Bakauheni, Lampung Selatan, dengan total luas 436.305 meter persegi, serta 22 bidang di Desa Canggu, Lampung Selatan, seluas 185.928 meter persegi.

“Total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai sekitar Rp 150 miliar,” ucapnya.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo (BP), pegawai PT Hutama Karya M Rizal Sutjipto (MRS), dan komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen (IZ).

Baca Juga

6 bulan  lalu

Polsek Tamalate Polrestabes Makassar Evakuasi Mayat Tenggelam Di Laut

134 M Rizky Hidayatullah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengumumkan bahwa penyidikan dimulai atas dugaan kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh PT HK (Persero).

Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Hutama Karya Persero dan anak usahanya, PT HKR, di mana ditemukan berbagai dokumen terkait pengadaan lahan yang menjadi fokus penyelidikan.

“Langkah-langkah penyitaan tanah dan penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya KPK dalam menindaklanjuti indikasi korupsi yang melibatkan proyek strategis seperti JTTS,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/04/2026) lalu.

Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Hutama Karya Persero dan anak usahanya, PT HKR, di mana ditemukan berbagai dokumen terkait pengadaan lahan yang menjadi fokus penyelidikan.

Langkah-langkah penyitaan tanah dan penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya KPK dalam menindaklanjuti indikasi korupsi yang melibatkan proyek strategis seperti JTTS. (Ardy)