READNEWS.ID, SAMPANG – Polemik seputar aktivitas belajar mengajar di SDN Batuporo Timur 1, Kecamatan Kedungdung, mendapat perhatian serius dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang.
Lembaga ini menegaskan bahwa setiap isu yang berkembang di ruang publik harus disikapi secara hati-hati dan berbasis pada pengecekan langsung di lapangan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Hasan Rohmad, menyatakan bahwa informasi mengenai dugaan minimnya aktivitas sekolah, termasuk perbedaan data jumlah siswa dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tidak bisa disimpulkan hanya dari pemberitaan atau asumsi sepihak. Menurutnya, verifikasi faktual menjadi langkah mutlak sebelum mengambil keputusan atau sikap lanjutan.
Hasan mengapresiasi langkah awal Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang telah memberikan penjelasan melalui Kepala Bidang Pembinaan SD. Namun demikian, ia menilai klarifikasi tersebut perlu diikuti dengan pemeriksaan langsung di sekolah guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan.
“Setiap data yang tercatat dalam sistem pendidikan negara harus mencerminkan kenyataan di lapangan. Jika ada perbedaan, maka itu harus diluruskan melalui mekanisme pengawasan yang objektif,” ujarnya, Selasa (20/01).
Lebih lanjut, Dewan Pendidikan mendorong dilakukannya pemantauan menyeluruh terhadap SDN Batuporo Timur 1. Pemantauan tersebut, kata Hasan, mencakup pengecekan keberadaan siswa, aktivitas belajar mengajar harian, serta jadwal dan kehadiran guru. Hal ini penting, terutama menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran hanya berlangsung satu kali dalam sepekan.
Menurut Hasan, apabila informasi tersebut terbukti benar, maka kondisi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa sekolah dasar semestinya menjadi pusat pembelajaran yang aktif dan berkelanjutan pada setiap hari efektif.
Selain aspek proses belajar mengajar, Dewan Pendidikan juga menyoroti status sekolah sebagai penerima sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan anggaran pendidikan lainnya. Hasan menekankan bahwa setiap program yang bersumber dari keuangan negara wajib memberikan manfaat nyata bagi peserta didik yang benar-benar ada dan aktif.
“Setiap bantuan negara harus dipastikan tepat sasaran. Evaluasi lapangan menjadi kunci agar tidak ada program yang hanya berjalan secara administratif tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Meski demikian, Dewan Pendidikan menilai respons cepat Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagai sinyal positif bahwa persoalan ini tidak diabaikan. Hasan berharap proses evaluasi dapat berjalan secara transparan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Ia juga mengajak masyarakat serta insan pers untuk terus berperan aktif dalam fungsi pengawasan, namun tetap mengedepankan data, etika, dan tanggung jawab.
“Kontrol publik sangat penting, tetapi harus dibangun di atas fakta dan niat baik. Tujuan kita sama, yakni memastikan pendidikan di Sampang berjalan jujur, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan anak didik,” pungkasnya.
