READNEWS.ID. MANGGARAI – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, menyoroti adanya dugaan ketidakpatuhan agen dan pangkalan dalam menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di Kabupaten Manggarai. Polemik tumpang tindih harga dan kelangkaan bahan bakar tersebut memicu rencana pemanggilan pihak terkait dalam waktu dekat.
Junaidin Mahasan, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan akan segera membuka ruang diskusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Reok. Pertemuan ini bertujuan untuk mengklarifikasi mekanisme penentuan harga yang dilakukan oleh agen, pangkalan, hingga pengecer, khususnya di wilayah Kecamatan Reok yang tengah mengalami gejolak harga.
“Kami akan menggandeng Forkopimcam Reok untuk membahas polemik HET dan kelangkaan minyak tanah ini. Perlu dipastikan apakah agen dan pangkalan bermain curang dalam menentukan harga di lapangan,” ujar Junaidin pada (Senin 16/3/2026)
Persoalan ini mencuat setelah ditemukan perbedaan signifikan antara harga pasar dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/262/2013, aturan mengenai harga minyak tanah telah ditetapkan secara terperinci.
Dalam dokumen tersebut, HET minyak tanah untuk wilayah Reo-Kajong, Reo-Reo, dan Reo-Pagal ditetapkan sebesar Rp3.450 di tingkat agen, Rp3.600 di tingkat pangkalan, dan Rp4.000 di tingkat pengecer per liter. Sementara untuk wilayah terjauh seperti Reo-Narang, harga tertinggi di tingkat pengecer seharusnya tidak melebihi Rp5.125 per liter.
Selain SK Bupati, aturan ini juga mengacu pada SK Gubernur NTT tahun 2013 yang menetapkan harga di pangkalan dalam radius 40 km dari instalasi/depot Pertamina sebesar Rp4.000 per liter.
Hingga saat ini, tumpang tindih aturan dan lemahnya pengawasan diduga menjadi celah bagi oknum agen maupun pangkalan untuk menaikkan harga di atas ketentuan, yang berujung pada kelangkaan stok di masyarakat. Diskusi yang akan diinisiasi oleh DPRD NTT ini diharapkan mampu menekan harga kembali sesuai regulasi dan menjamin ketersediaan pasokan bagi warga Manggarai.
