Beberapa materi yang didalami dalam webinar ini antara lain Metodologi Riset Kebijakan, Stakeholders Mapping, Analisis Kebijakan Publik, Dokumentasi Saran Kebijakan, Konsultasi Publik, dan Advokasi Kebijakan.
Peserta E-Learning juga diajarkan tata cara menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran untuk bahan laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik ke Kepolisian, Kejaksaan, maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami juga mengajarkan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran. Tujuannya agar memudahkan penyidik memahami isi laporan dan deliknya,” katanya.
Dia berharap pada batch berikutnya dapat diikuti lebih banyak perwakilan dari berbagai elemen di daerah.
“Saya berharap batch dua nanti dapat diikuti perwakilan setiap kecamatan se-Sulteng dan berlanjut hingga pengetahuan ini dapat diserap oleh aktivis desa. Agar masyarakat desa dapat aktif dalam mengawasi seluruh kebijakan yang menyangkut masa depan desanya,” jelasnya.
GEBRAK menegaskan bahwa pengawasan mereka akan difokuskan pada 17 program utama pemerintahan Presiden Prabowo sebagai berikut:
- Mencapai swasembada pangan
- Memberantas kemiskinan
- Memberantas korupsi
- Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat
- Memperkuat pertahanan negara
- Mencapai swasembada air
- Mencapai swasembada energi
- Menyempurnakan penerimaan keuangan negara
- Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
- Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
- Memberantas narkoba
- Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
- Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi
- Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi
- Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
