Junaedi mengakui program pasar murah itu adalah program pemerintah dari pokok pikiran (Pokir) Tatang Kirana, Ketua DPRD Pemalang yang juga bakal maju dalam pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Itu sebabnya Diskoperindag sulit untuk membatasi.
“Memang kita tidak bisa mengawasi semuanya. Disamping itu pokir, itu memang juga meminta bantuan desa untuk membagikan. Kadang kita memang enggak bisa mengendalikan itu, karena memang ada sebagian dari pokir.” katanya.
Sementara itu, Lurah Kebondalem, Yanuar Sulaksono, menegaskan, pihaknya tak banyak cawe-cawe dalam pelaksanaan pasar murah itu. Kelurahan hanya dipamiti bakal jadi tempat pelaksanaan pasar murah yang merupakan pokir dari Tatang Kirana.
“Kami hanya dimintai izin ada pokir bentuknya pasar murah, kelurahan hanya ketempatan. Tapi saya minta jangan sampai ada atribut partai dalam sembako, tim pelaksana, ataupun di sekitar lingkungan kelurahan.” jelasnya.
Soal kupon, Yanuar memastikan kupon-kupon itu diserahkan langsung dari Diskoperindag kepada koordinator desa (Kordes) yang dikumpulkan di Kantor Kelurahan pada Senin kemarin. Yanuar pun awalnya tak tahu kordes dikumpulkan itu.
“Istilah di rapat itu disampaikan hanya kordes, kami awalnya enggak tahu kordesnya siapa, setelah kami tanya, itu memang tim-nya anggota dewan tersebut.” jelas Yanuar.
Kepada wartawan, Tatang Kirana, membantah jika orang-orang yang membagikan kupon itu adalah tim suksesnya. Dirinya pun tak tahu menahu mengenenai teknis pelaksanaan pasat murah di kelurahan Kebondalem yang merupakan program Pokirnya,
“Mengenai pelaksanaan teknis di lapangan pasar murah saya tidak tahu, jika seandainya itu Timses saya itu siapa? bisa juga itu hanya mengaku , atau laporan itu benar atau tidak ” terangnya ( Ragil Surono )
