Imigrasi Palu Gelar Rapat TIMPORA Kabupaten Tolitoli

READNEWS.ID, TOLITOLI – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Tolitoli di Hotel Mitra Utama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Kamis, (23/11/2023).

Kegiatan tersebut merupakan wujud dari kerjasama antara berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing yang beraktivitas di wilayah tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Odong-Odong Semakin Dilarang Semakin Disukai Emak – Emak

334

Rapat ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Septiajie Kresna Permana. Dalam sambutannya, Septiajie menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan TIMPORA Kabupaten Tolitoli.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas dilaksanakannya Rapat Koordinasi TIMPORA ini, karena dengan maksud dan tujuan yang mulia dari kegiatan ini tidak lain agar dapat menjaga stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara terkhusus di wilayah Kabupaten Tolitoli,” ujar Septiajie.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 15 institusi pemerintah dan penegak hukum di Kabupaten Tolitoli yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan kegiatan orang asing. Diantaranya adalah Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, Kementerian Agama, TNI Angkatan Laut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kesbangpol, BIN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP Kabupaten Tolitoli.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Miris Dalam Semalam 3 Sepeda Milik Warga Diembat Maling

200

Tujuan dari rapat ini adalah untuk meningkatkan sinergi antara instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Kabupaten Tolitoli. Dengan melibatkan berbagai sektor pemerintah dan penegak hukum, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menjaga kedaulatan negara.

Pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk terus bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi potensi dampak negatif yang dapat timbul akibat perlintasan orang asing di wilayah tersebut. (al)