“Bayangkan saja sendiri ketika fasilitas, jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut digunakan untuk keuntungan dan kepentingan hasrat politik mereka. Tidak adil bukan?! Untuk itu kami mendesak siapapun pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasrat maju pilkada untuk mundur segera,” tegas Kadir.
Olehnya Kadir memandang apa yang dilakukan oleh Gubernur Sulteng sebenarnya baik bagi demokrasi, tapi tidak boleh tebang pilih hanya pada orang atau kelompok tertentu saja, tapi berlaku bagi siapapun termasuk dirinya sendiri.
“Apa iya pengusulan pemberhentian Nizar itu hanya karena tertangkap kamera berada satu panggung dengan lawan politik Gubernur Sulteng?!. Jika tak ingin masyarakat berpresepsi lain dan curiga, sebaiknya Gubernur juga segera mengusulkan pemberhentian Pj. Morowali, Rachmansyah Ismail ke Kementrian Dalam Negeri agar rasa keadilan itu berlaku untuk semua,” pungkasnya.
