Kanwil Kemenkumham Sulteng Ajak Kades/Lurah Se-Sulteng Daftar Paralegal Justice Award

Selain Anugerah PJA, untuk Tahun 2024, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI menetapkan kategori anugerah lainnya, seperti:

1. Non Litigation Peacemaker = Anugerah yang diberikan kepada Kades/Lurah karena perannya yang berprestasi dan berintegritas menyelesaikan sengketa di wilayahnya;
2. Anubhawa Sasana Jagaddhita = Anugerah yang diberikan kepada desa/kelurahan yang telah berhasil menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata ;
3. Paralegal Justice Award: anugerah bagi kepala desa/lurah yang mendapatkan anugerah Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita pada waktu yang bersamaan.

Adapun Persyaratannya adalah:

1. Syarat Administratif
   • Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa/Lurah
   • KTP
   • Daftar Riwayat Hidup
   • Pas foto 4×6 latar belakang merah menggunakan PDH putih lengkap dengan atribut
   • Surat Perintah/Surat Tugas untuk mengikuti PJA 2024 yang dikeluarkan oleh camat
   • Sertifikat paralegal (jika ada)
   • Kelengkapan portofolio
2. Syarat Non Litigation Peacemaker
   • Uraian singkat penyelesaian sengketa (A4, arial 12, spasi 1,5, Bukti acara mediasi, Format PDF, maximal 3 hal)
   • Foto/Video Dokumentasi mediasi
   • Pranata link pemberitaan mediasi pada media massa
   • Inovasi lainnya
   • Surat Keputusan penerima penghargaan tahun 2023 (jika ada)
3. Syarat Anubhawa Sasana Jagaddhita
   • SK desa/kelurahan binaan atau SK desa/kelurahan sadar hukum
   • Media informasi terkait pertumbuhan penciptaan lapangan kerja (media massa, papan informasi, media social)
   • Surat pernyataan tidak pernah terlibat kejahatan luar biasa (narkoba, terorisme, korupsi dll)
   • Peraturan desa yang berkaitan dengan pertumbuhan lap. Kerja, pariwisata dan investasi
   • Foto/video dokumentasi hasil kerja pertumbuhan prestasi desa dalam lapangan pekerjaan, investasi dan pariwisata
   • Dokumentasi dan pelaporan penyuluhan hukum
   • Sertifikat piagam atau inovasi lain dalam peningkatan investasi, pariwisata dan lap kerja.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Tingkatkan Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Parigi Moutong

109 M Rizky Hidayatullah

Sementara, indikator penilaian pada seleksi Tingkat Kabupaten/Kota adalah:

1. Dampak konflik yang diselesaikan dengan gradasi nilai berdasarkan jangkauan konflik
2. Keterlibatan pihak aparatur penegak hukum, babinsa, dan tokoh Masyarakat
3. Keluasan pihak yang berkonflik
4. Kebijakan sarana dan prasarana dalam konflik.

Setelah para peserta lolos passing grade pada Tingkat kabupaten/kota, maka akan dilanjutkan dengan penilaian pada seleksi daerah tingkat provinsi dengan metode wawancara, adapun yang menjadi indikator penilaiannya adalah:

1. Pengalaman dalam menyelesaikan sengketa,
2. kebijakan yang solutif, inklusif, akomodatif dan partisipatif
3. startegi pencegahan konflik
4. inovasi dalam penyelesaian sengketa

Bagi para peserta yang lolos tingkat provinsi, maka selanjutnya akan dikirim untuk menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada seleksi Tingkat nasional oleh panitia seleksi pusat dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok kepentingan Masyarakat
2. Kemampuan melakukan penguatan Masyarakat dalam memperjuangkan HAM, dan hak lain yang dilindungi oleh hukum
3. Kemampuan memahami hukum dasar
4. Kemampuan menyelesaikan permasalahan atau konflik di Masyarakat.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Diskominfo Makassar Uji Coba Satelit Starlink Pulau Barrang Lompo

99 M Rizky Hidayatullah

Setelah melalui proses seleksi dari Tingkat kabupaten hingga Tingkat nasional, maka akan diumumkan 300 peserta terbaik yang akan diberikan kesempatan untuk menjalani Paralegal academy di BPSDM Hukum dan HAM RI. Para peserta akan mendapat materi dari para pakar,hakim di mahkamah agung dan akademisi yang nantinya diharapkan dapat diaplikasikan pada lingkup kerjanya.

Puncak penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2024 ditandai dengan penganugerahan kepada para penerima penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan kategori penghargaan sebagai berikut:

1. Top 10 Paralegal Justice Award yang diberikan kepada 10 Peserta terbaik
2. 75 anugerah Paralegal Justice Award kepada penerima Non litigation peacemaker dan anubhawa sasana jagaddhita
3. Penghargaan Non litigation Peacemaker
4. Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita
5. Top 10 Favorit Publlik.

Selain penghargaan tersebut, para peserta juga berhak untuk menadapatkan:
• PIN non litigation peacemaker
• Piala Paralegal justice award
• Medali Anubhawa Sasana Jagadhita
• Jubah Toga
• Gelar NL.P dibelakang nama peserta
“Silakan mendaftarkan diri, melalui laman resmi pja.bphn.go.id hingga tanggal 20 Februari 2024, ini gratis tidak dipungut biaya,” ajak Kakanwil Hermansyah.