READNEWS,ID, PALU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II untuk Tahun Anggaran 2024.
Acara pembukaan berlangsung pada Rabu, 28 Agustus 2024, di Auditorium BPSDM Hukum dan HAM, dengan tujuan utama mencetak pemimpin yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu membawa perubahan signifikan di lingkungan kerja mereka.
Kepala BPSDM Kemenkumham, Ir. Razilu, secara langsung membuka kegiatan tersebut bersama Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN dari Lembaga Administrasi Negara, Agus Sudrajat.
Acara ini juga disaksikan oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia melalui Virtual Meeting. Salah satu peserta yang hadir secara langsung adalah Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, didampingi oleh para Kepala Divisi di Aula Kebangsaan Kanwil.
Dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Hazairin Satoto, yang akan mengikuti PKN bersama 59 peserta lainnya, yang tidak hanya berasal dari internal Kemenkumham, tetapi juga melibatkan perwakilan dari Kemendagri, Kejaksaan, dan Polri.
Hermansyah Siregar menekankan pentingnya momen ini sebagai langkah konkret menuju kemajuan Kemenkumham.
“Ini adalah momen krusial dan merupakan langkah nyata untuk Kemenkumham dalam mencapai kemajuan lebih lanjut,” ujarnya.
Hermansyah juga menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Hukum dan HAM atas komitmennya dalam memenuhi hak pengembangan kompetensi bagi seluruh insan pengayoman.
“Saat ini, kita terus diasah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai aparatur sipil negara, demi memberikan kinerja yang signifikan dan berkontribusi besar bagi pembangunan negara yang kita cintai ini,” tambahnya.
Mengusung tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Bidang Hukum dan HAM Untuk Mendukung Penegakan Hukum yang Responsif”, Ir. Razilu menjelaskan bahwa PKN Tingkat II ini diadakan sebagai bagian dari upaya Kemenkumham untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.
Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. “Ada empat upaya yang harus kita lakukan dalam PKN kali ini, yaitu komitmen untuk mencapai standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pelayanan publik yang unggul, kebijakan yang responsif, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan global,” jelasnya.
PKN Tingkat II ini akan berlangsung dengan metode blended learning dari 28 Agustus hingga 20 Desember 2024, memberikan para peserta waktu yang cukup untuk mengembangkan kompetensi dan membawa perubahan di bidang hukum dan HAM.