READNEWS.ID, PALU – Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mendesak pemerintahan baru agar segera merealisasikan janji kampanye dan menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
Dalam aksi ini, LS-ADI menyoroti sejumlah masalah krusial yang masih menjadi beban masyarakat Sulteng, seperti tingginya angka kemiskinan yang melebihi 11%, maraknya pertambangan ilegal, konflik perusahaan dengan warga, serta banyaknya kecelakaan kerja di sektor industri.
Selain itu, mereka juga menuntut perhatian serius terhadap isu narkoba, pengangguran, dan putus sekolah.
LS-ADI menegaskan bahwa Sulteng tidak boleh hanya menjadi lahan eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakatnya masih jauh dari kesejahteraan.
Mereka mencontohkan dampak eksploitasi seperti jalan poros Loli Watusampu yang penuh debu hingga menyebabkan penyakit ISPA, serta persoalan PT. CPM dan PT. AKM yang dianggap beroperasi secara bermasalah tanpa penyelesaian jelas.
Mereka juga meminta pemerintah lebih tegas terhadap pertambangan ilegal di Parigi Moutong dan daerah lainnya, yang seakan dibiarkan tanpa penegakan hukum yang nyata.
Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, langsung menemui perwakilan massa sebelum memasuki kantornya.
LS-ADI menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
