Anas menyampaikan bahwa dari sisi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN berada di posisi kedua teratas dengan 13 inovasi yang berada di jajaran Top Inovasi Pelayanan Publik berturut-turut pada tahun 2014 hingga 2022.
“Pada tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 4,57 dengan predikat Pelayanan Prima (A). Ini membuktikan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk selalu menyuguhkan pelayanan di bidang agraria dan tata ruang yang berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan digitalisasi perizinan pertanahan, salah satunya melalui Sertipikat Tanah Elektronik terus direalisasikan di seluruh wilayah Tanah Air untuk mempersempit praktik pungutan liar dan mafia tanah yang kerap terjadi.
Kementerian ATR/BPN pun terus berinovasi untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan cepat lagi dalam memberikan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat.
“Ini menjadi salah satu fokus Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat transformasi digital. Tentunya kita juga pastikan keamanan data dan privasi dalam layanan Sertipikat Elektronik ini, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan lebih nyaman dengan layanan-layanan seperti ini,” pungkasnya. (AHK)
Sumber: HUM.MENPANRB
