Pro-Kontra Didirikannya Media Center Indonesia Maju Pemerintah Jokowi
Konferensi Pers Media Center Indonesia Maju (Foto: Twitter @Tsamara Amany) READNEWS.ID, JAKARTA – Jubir lintas Kementerian pada Senin (4/12/2024) meresmikan Media Center Indonesia Maju di Jalan Diponegoro Nomor 15 A Jakarta Pusat. Peresmian tersebut dihadiri Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Arya Sinulingga, Tsamara Amany dan Tina Talisa.
Seperti di ketahui dalam konferensi persnya, Bahlil mengungkapkan, Media Center Indonesia Maju hadir sebagai penjernih informasi terkait isu pemerintahan dan disinformasi di tahun politik.
“Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data,” ucap Bahlil.
Tsamara yang juga menjadi salah satu jubir pemerintah menambahkan, hadirnya media center juga akan menjadi wahana bagi anak muda mendapat informasi terkini.
“Kami juga memberikan ruang dan kesempatan pada milenial dan gen Z untuk menyampaikan apa saja yang mereka rasakan dan alami sehingga ide-ide kreatif mereka bisa mereka implementasikan selama pemerintahan Jokowi,” ujar Tsamara.
Namun disisi lain, Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menurutnya media center Indonesia Maju yang disebut-sebut sebagai media miliki pemerintah, dan dibentuknya media center tersebut tidak ada urgensi dan politis.
“Sebenarnya tidak ada urgensi untuk itu. Kalau dilihat dari sisi urgensi karena pemerintahan ini juga mau berakhir. Pendirian media center seperti itu terlalu politis,” ujar Trubus, Rabu (6/12/2023).
Ia juga mengatakan, media center tersebut kemungkinan besar akan bersaing dengan lembaga yang sudah ada. Analis kebijakan publik itu di khawatirkan nantinya malah ada persaingan yang tak sehat.
“Jadi kalau mendirikan seperti itu kesannya lebih politis dan ada persaingan yang tak sehat nantinya dengan lembaga yang sudah ada,” sambungnya.
Trubus juga mengatakan bahwa pendirian media center tersebut memboroskan anggaran negara. Ia menilai jika bertujuan untuk tepis isu hoax, tupoksi tersebut sudah di Kominfo.
“Jadi kalau ada media center lagi malah jadi pemborosan anggaran. Sebetulnya itu adalah tupoksi dari kominfo tinggal memperkuat Kominfo saja kalau mau seperti itu,” ucap Trubus.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri justru menyindir halus pendirian media center itu. “Menteri Investasi Kepala BKPM bikin Media Center, Menteri Kominfonya enggak tahu dan baru akan koordinasi. Bagus ini. Inisiatifnya tinggi,” ujarnya, Selasa (5/12/2023).
Inisiatif Bahlil itu, menurut dia, sama seperti inisiatifnya saat mengusulkan masa jabatan presiden selama tiga periode. “Sama seperti inisiatif Pak Bahlil usul jabatan presiden tiga periode lalu. Patut diacungi jempol,” sindirnya.
Di lokasi terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan pada dasarnya semua kementerian memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan program pemerintah.
“Ya setiap kementerian pada dasarnya mempunyai kewajiban juga untuk melakukan desiminasi komunikasi program-program pemerintah ya, karena kita jadi satu kesatuan. Sinergi antarhumas pemerintah tentu terjadi, harus dilakukan. Misalnya program yang dilakukan oleh sebuah kementerian juga di-support melalui pemberitaan, melalui komunikasi publik oleh kementerian lain. Itu adalah sinergi media yang dilakukan selama ini,” kata Ari, Rabu (6/12/2023).
“Sehingga dengan cara seperti itu apa yang kita kerjakan selama 9 tahun terakhir itu memang betul-betul bisa dilihat disaksikan dan juga dijelaskan kepada masyarakat. Jadi menurut saya fungsi kewajiban untuk menjalankan komunikasi publik memang keharusan setiap kementerian dan itu menyampaikan apa yang sedang dikerjakan, tidak hanya oleh kementerian itu tapi oleh pemerintah keseluruhan, jadi saling mendukung,” ucapnya. (AHK).
Pos terkait
Trending
Terkini
