Menurut Prof. Saldi Isra, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, “Pembegalan konstitusi ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap MK tetapi juga terhadap keseluruhan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Ini adalah ancaman nyata terhadap stabilitas politik dan integritas pemilihan umum.”
- Pemisahan Kekuasaan
Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, di mana setiap lembaga memiliki wewenangnya masing-masing dan harus saling menghormati. DPR sebagai lembaga legislatif, MK sebagai lembaga yudikatif, dan eksekutif memiliki peran yang berbeda namun saling terkait. Ketika DPR mengabaikan keputusan MK, prinsip pemisahan kekuasaan terganggu, yang dapat mengarah pada ketidakseimbangan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Langkah-Langkah yang Perlu Diambil
- Penegakan Hukum
Langkah pertama yang harus diambil adalah penegakan hukum yang tegas terhadap lembaga-lembaga yang tidak mematuhi keputusan MK. Pengawasan yang ketat dan sanksi hukum yang jelas harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua lembaga negara mematuhi konstitusi dan keputusan yang diambil oleh MK.
- Dialog dan Konsensus
Penting untuk membuka ruang dialog antara DPR, MK, dan eksekutif untuk membahas perbedaan pandangan dan mencapai kesepakatan mengenai implementasi keputusan MK. Diskusi yang transparan dan konstruktif dapat membantu menjembatani perbedaan dan memastikan bahwa keputusan MK dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
- Keterlibatan Publik
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kesadaran publik dan partisipasi aktif dalam pengawasan proses demokrasi adalah kunci untuk menjaga integritas dan keadilan sistem pemerintahan.
Olehnya, menurut pandangan redaksi berdasarkan pendapat diatas, upaya yang di isyaratkan sebagai bentuk pembegalan konstitusi oleh DPR terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 adalah masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam dan tindakan segera. Sebab integritas sistem demokrasi dan hukum Indonesia berada dalam bahaya jika prinsip-prinsip konstitusi tidak dihormati.
Dengan langkah-langkah penegakan hukum, dialog terbuka, dan keterlibatan publik, diharapkan bahwa Indonesia dapat mengatasi krisis ini dan memastikan bahwa demokrasi dan supremasi hukum tetap terjaga untuk masa depan. *(mv)
