Wali Kota Makassar Komitmen Perkuatan dan Pembenahan Digitalisasi Kepegawaian Daerah

READNEWS.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berkomitmen dalam perkuatan dan pembenahan digitalisasi kepegawaian daerah Pemkot Makassar. Danny Pomanto sapaan akrabnya mengakui butuh pembenahan di BKD.

Meski dia menilai, digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar sudah diterapkan sejak lama.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Luncurkan Kalender Hari Bersejarah di Luwu Raya, KKLR Sulsel: Agar Menjadi Rujukan Bersama

146 M Rizky Hidayatullah

Dia memisalkan, seperti Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat rangking satu di Sulsel pasca-pembenahan.

“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,” kata Danny diwawancarai usai menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat (19/07/2024).

“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap (fasilitasnya),” tekannya.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Peringati Hari Bhakti Imigrasi ke-74, Kanim Kelas I TPI Palu Hadirkan Layanan Paspor Simpatik

125 M Rizky Hidayatullah

Pembenahan pun lanjut dia, harus semuanya digital. Mulai dari data pribadi dan data lainnya yang harus digital.

Sebagaimana diketahui, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulsel pada Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni meraih angka 3,41 berkategori Baik.

Pencapaian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024.

Pada kegiatan itu, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri.

Semisal, masalah birokrasi yang kerap merupakan menjadi rutinitas.

Olehnya pimpinan mesti harus mengingatkan perihal kinerja bahkan ada rapat perpekan sehingga birokrasi itu berdampak.

Apalagi dengan fasilitas ASN makin bagus dan digital maka layanan publik harus sesuai dan efisien.

Juga soal perizinan, misalnya konser atau event, jelas dia, harus dipermudah.

“Itu (izin konser) kalau dikerjakan-dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya. (*)