Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Penyiaran di Gedung DPRD Sukabumi

READNEWS.ID, SUKABUMI – Puluhan jurnalis Sukabumi yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (22/05/2024).

Mereka menolak revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang kini tengah dibahas di DPR. Menurut mereka, beberapa pasal dalam rancangan UU (RUU) Penyiaran itu mengancam kebebasan pers.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Perbaikan Jaringan Pipa PDAM Dilakukan Sampai Larut Malam

424

Salah satunya termuat dalam Pasal 50B Ayat (2) huruf c. Poin itu menyatakan Standar Isi Siaran (SIS) memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Padahal, karya jurnalisme investigasi merupakan karya tertinggi seorang wartawan/jurnalis,” ujar Ketua IJTI Sukabumi Raya Apit Haeruman.

Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini menimbulkan berbagai penafsiran, terutama menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Kami memandang pasal yang multitafsir dan membingungkan ini menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi pers,” ujar Ketua IJTI Sukabumi Raya Apit Haeruman.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Hargai Jasa “Petugas Hijau”, AKBP Dudung Berikan Paket Lebaran

99 M Rizky Hidayatullah

Kemudian yang ketiga, kata Apit, yaitu pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Apilt, para wartawan di Sukabumi menolak dan meminta sejumlah pasal dalam draf revisi undang-undang yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.

Sementara Ketua PWI Kota Sukabumi, Mohammad Satiri menambahkan bahwa pihaknya meminta DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan penolakan tersebut.

Ia juga meminta DPR untuk mengkaji ulang draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak, termasuk organisasi profesi jurnalis, serta publik secara terbuka.

“Kita pastikan semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform,” tegas Ruri.

Sebelum melakukan aksinya di gedung DPRD, para wartawan juga sempat malukan orasi di depan Balai Kota Sukabumi, dengan membawa sejumlah poster yang berisikan penolakannya terhadap RUU tentang Penyiaran yang kini tengah dibahas di DPR RI. (AHK)