Kamis, 25 Jul 2024
xPasang iklan readnews
Iklan di ReadNews Pasti Untung

Anggota DPR Usul Hak Angket Terhadap MK, Begini Respon Ketua MKMK

waktu baca 2 menit
Rabu, 1 Nov 2023 23:27 0 238 Andreas Hariarto K

READNEWS.ID, –  Seperti di ketahui sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan II Tahun 2023-2024, Selasa (31/10/2023) kemarin, DPR RI Fraksi  Masinton Pasaribu mengusulkan DPR menggunakan hak angket terhadap buntut putusan yang mengubah syarat menjadi capres dan cawapres.

Pasang Iklan

“Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Ibu ketua, saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari pemilihan DKI Jakarta menggunakan hak konstitusi saya Untuk mengajukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi, ()” ucap Masinton saat Rapat Paripurna DPR RI.

Masinton menyebut Indonesia kini tengah mengalami tragedi konstitusi usai putusan MK tersebut.

Ia menilai hal itu merupakan tirani konstitusi. Menurutnya,  1945 tak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme sempit semata.

Pasang Iklan

“Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu,” kata Masinton

“Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini,” tambahnya.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merespons usulan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu soal hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mendorong hak angket itu agar DPR menjalankan fungsi pengawasannya.

“Hak angket, ya baik itu saya kira, supaya DPR itu juga berfungsi menjalankan fungsi pengawasannya. Hak-hak DPR itu banyak yang nggak dipakai, hak angket, hak bertanya, itu bagus. Itu saya dukung saja,” ucap Jimly saat di gedung MK, , Rabu (1/11/2023).

Jimly mengatakan mekanisme prihal hak angket sudah diatur oleh DPR, dan Jimly  menyerahkan hal itu kepada DPR.

“Ya tanya di DPR kan ada di dalam tata tertib, hak angket itu kan penyelidikan, ada hak bertanya, ada interpelasi. Itu pertanyaan kelembagaan, hak bertanya individu anggota. Interpelasi itu pertanyaan institusi, kalau angket itu sudah lebih maju lagi penyelidikan,” ujarnya.

Jimly mengatakan laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi merupakan masalah serius. Sehingga, DPR harus ikut menggunakan fungsi pengawasannya.

“DPR itu harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dengan menggunakan semua hak yang dia punya termasuk hak angket. Bagus-bagus saja, karena ini masalah serius,” tutur Jimly. (AHK)

xAyu Octa Lip care Serum