Begini Perjalanan Kasus Dugaan Pemotongan ADD di Padangsidimpuan

READNEWS.ID, PADANGSIDIMPUAN – Perjalanan kasus dugaan pemotongan alokasi dana Desa (ADD) TA 2023 di Kota Padangsidimpuan sebesar 18 persen yang di tangani Kejaksaan, hingga kini tetap terus bergulir.

Mulai dari oknum pejabat hingga tenaga honorer, turut terseret dalam pusaran kasus dugaan pemotongan ADD TA 2023 di Kota Padangsidimpuan sebesar 18 persen ini.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Potensi Bencana Dinamis, Kapolres Tapsel: Selalu Siaga Hadapi Bencana

94 M Rizky Hidayatullah

Perjalanan kasusnya sendiri, bermula pada saat Kejari Padangsidimpuan meningkatkan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Dalam konferensi pers, pada Kamis (25/04/2024), Kajari Padangsidimpuan, Dr Lambok MJ Sidabutar, SH, MH, secara resmi mengumumkan peningkatan status tersebut ke tahap penyidikan.

Selang beberapa waktu, atau pada Senin (24/06/2024), LSM Penjara PN, menggelar aksi damai di Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mendesak penuntasan kasus tersebut.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Kerap Melakukan Aksinya di Makassar, 2 Pelaku Jambret Dilumpuhkan Polisi

84 M Rizky Hidayatullah

Massa mendesak, agar Kejagung turun tangan langsung menangani kasus ini. Bahkan, massa mendesak Kejaksaan agar turut memanggil, memeriksa, dan bila perlu menangkap Wali Kota Padangsidimpuan periode 2018-2023, Irsan Effendi Nasution.

Massa menduga, Irsan sebagai pimpinan tertinggi di Pemko Padangsidimpuan turut mengetahui atau bahkan terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Massa juga mendesak penangkapan Kepala Dinas PMK Kota Padangsidimpuan, IFS.

Kemudian, pada Kamis (27/06/2024), Kajari Padangsidimpuan memimpin konferensi pers terkait perkembangan kasus tersebut. Di mana, kata Kajari, Kepala Dinas PMK Padangsidimpuan, IFS, sudah 3 kali mengkir dari panggilan Kejaksaan.

IFS berdalih sedang berada di luar Kota, saat Kejaksaan melayangkan surat panggilan terhadapnya. Tak hanya IFS, Kejaksaan juga sudah memanggil oknum honorer di Dinas PMK Padangsidimpuan, AN.

Kajari menegaskan, bila Kepala Dinas PMK Kota Padangsidimpuan tetap mangkir, maka pihaknya akan lakukan upaya paksa. Ketegasan Kajari dan jajaran ini mendapat dukungan dari DPD JPKP Kota Padangsidimpuan.

Yang mana, di hari yang sama saat konferenai pers itu, massa DPD JPKP Padangsidimpuan menyampaikan orasi dukungannya di depan Kantor Kejaksaan.

Sebelum itu, massa juga meminta Pj Wali Kota Padangsidimpuan, Timur Tumanggor, untuk mendukung upaya Kejaksaan mengungkap kasus dugaan pemotongan ADD tersebut.

Penetapan Tersangka

Puncaknya, pada Senin (01/07/2024) malam, Kejari Padangsidimpuan resmi menetapkan tersangka oknum tenaga honorer Dinas PMK inisial, AN. Kajari Padangsidimpuan, pimpin langsung proses penahanan AN ke Lapas.

Tak sampai di situ, dua hari berselang, atau Rabu (03/07/2024) malam, Kejari kembali tetapkan seorang tersangka lainnya inisial, AN. AN merupakan oknum Kasi Mutasi di BKPSDM Kota Padangsidimpuan.

AN juga bernasib sama. Ia menjalani tahanan di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan usai penetapan tersangka. Sementara, oknum Kepala Dinas PMK Kota Padangsidimpuan, IFS, sampai saat ini, belum menghadiri undangan Penyidik terkait kasus ini.

Sebelumnya, di hadapan awak media, Kajari menegaskan, apabila ada temuan bukti baru yang mengarah ke pimpinan atau atasan di Dinas PMK Kota Padangsidimpuan, maka tak tertutup kemungkinan, pihaknya akan mengembangkan hal tersebut.

Dugaan Oknum Dinas Minta Setoran

Sebelumnya juga, kasus ini bergulir atas dugaan adanya beberapa oknum dari Dinas PMK Kota Padangsidimpuan meminta setoran kewajiban ke setiap Desa yang mendapatkan ADD.

Besaran pemotongannya, kuat dugaan sebesar 18 persen dari ADD yang sudah cair. Ironisnya, setiap Desa yang sudah menyetor kewajiban ke oknum Dinas PMK harus membuat pertanggungjawaban palsu atau fiktif atas penggunaan ADD di Desanya.

Hal tersebut dilakukan, agar laporan pertanggungjawaban ADD seolah-olah sesuai dengan rencana dan pelaksanaan di lapangan.