Diduga Salah Gunakan Dana Desa, Warga Gelar Unjuk Rasa Buat Sang Kades

READNEWS.ID, POSO – Massa menggelar unjuk rasa karena kecewa dengan kepala desa (Kades) Tongko berinisial TSD, yang diduga korupsi anggaran dana desa.

Sekitar 80 an massa merupakan warga Tongko mendatangi gedung DPRD Poso, untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Pj Bupati Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Lompe Ntodea

109 M Rizky Hidayatullah

Abdul Hafid Siruru dalam orasinya mengatakan, kegiatan demo hari ini dilakukan untuk menuntut hak-hak warga Tongko yang sudah disalahkan gunakan pemerintah desa Tongko.

“Kami tidak ada kepentingan apa-apa, hanya menuntut hak masyarakat melalui dana desa,” ungkapnya, saat berada di depan gedung DPRD Poso.

Warga meminta, agar Kades Tongko diturunkan dari jabatannya karena selama ini telah banyak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tokoh Muda Alkhairaat: Jangan Giring Jokowi Dalam Konflik Alkhairaat

621 M Rizky Hidayatullah

Menurutnya, beberapa hal yang menjadi polemik di masyarakat Desa Tongko, semenjak ditetapkan dan mulai menjalankan roda pemerintahan Desa Tongko pada 3 Januari 2022, kades telah melakukan pelanggaran undang-undang, kode etik, peraturan dan norma-norma agama serta adat istiadat yang berlaku.

Kata Abdul Hafid, hasil temuan masyarakat bahwa pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang mengarah kepada nepotisme.

Selain itu, hilangnya aset kantor Desa Tongko seperti infokus, televisi, tangki semprot, mesin pemotong rumput, mesin pompa air (alkon), komputer, dan lain-lain.

Bahkan adanya dugaan korupsi atas dana pembangunan Rutilahu Gakin, jamban sehat, jalan kantong produksi 1.500 meter, dan Drainase 300 meter.

Tak hanya itu, massa aksi menyebut dugaan korupsi atas dana desa Tongko, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 4 Tahun 2023, tunjangan perangkat desa, gaji dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), gaji RT, gaji Satuan Pelindung Masyarakat (LINMAS), kader Posyandu, lembaga adat, Bidan Desa, Guru Honorer dan Pemuka Agama tahun anggaran 2023.

“Jadi dugaan korupsi Kades sekitar Rp 400 jutaan lebih, ini masyarakat kecewa,” ungkapnya.

Perwakilan massa aksi kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Poso dan menyerahkan pernyataan sikap.

Usai bertemu dengan anggota DPRD Poso, para pendemo mendatangi Kantor Bupati Poso dan melakukan pertemuan terkait tuntutan warga Tongko. (SYM)