Menurutnya, ditahun-tahun sebelumnya, eksekutif yang bersicepat menyelesaikan segala sesuatu terkait pengesahan.
Yang lambat biasanya di DPRD.
Tapi untuk kasus ini lanjut dia, justeru pemerintah yang terkesan lamban padahal banyak pembiayaan prioritas yang harus segera diselesaikan.
“Kita juga berharap ini cepat (pengesahan APBD-P, red) terutama untuk mengcover gaji pegawai PPPK yang sudah tertunggak,” ungkapnya.
Info sementara yangvditerima media ini dari sumber TAPD Balut menjelaskan bahwa sebagian besar perubahan/pergeseran program/anggaran sudah tuntas, hanya saja beberapa Dinas/Badan nampaknya belum menginput usulannya di Super Admin TAPD.
“Iya, sepertinya masih ada yang belum input. Kita harus menunggu itu dulu setelah semuanya lengkap baru dokumennya diserahkan,” ucap sumber.
Banyak kalangan berharap, pengesahan dokumen APBD-P 2023 segera ditetapkan agar putaran ekonomi tidak stagnan dan realisasi anggaran belanja daerah bisa ditingkatkan sesuai target. (Sbt)
