READNEWS.ID, PALU – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Rakyat Antikorupsi (GEBRAK) resmi melaporkan serangkaian dugaan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi yang diduga terjadi di dua kabupaten di Sulawesi Tengah.
Laporan tersebut disampaikan GEBRAK ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) pada Rabu (26/1). Dalam laporan itu, GEBRAK menyoroti dugaan pelanggaran serius dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GEBRAK, Thomy Kristianto, kepada awak media menjelaskan bahwa laporan tersebut menitikberatkan pada sejumlah kejanggalan yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara di kedua daerah tersebut.
“Rasanya tidak perlu kami rincikan apa saja yang sudah dilaporkan oleh GEBRAK ke Kejati Sulteng. Hal ini demi kelancaran proses pengumpulan informasi dan untuk mencegah potensi penghilangan barang bukti. Biarkan penyidik yang menjelaskan secara rinci terkait hal tersebut,” ujar Thomy.
Meski demikian, secara singkat Thomy menyinggung bahwa laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran administrasi, penyalahgunaan jabatan, praktik nepotisme, proyek mangkrak dan pekerjaan yang menyeberang tahun anggaran. Selain itu, terdapat pula dugaan penggelembungan harga (mark-up) pengadaan lahan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una.
Menurut Thomy, GEBRAK melaporkan total lima perkara, dengan rincian empat kasus berasal dari Kabupaten Parigi Moutong dan satu kasus dari Kabupaten Tojo Una-Una.
“Kawan-kawan nanti silakan menanyakan detailnya langsung ke penyidik atau ke Kasi Penkum Kejati Sulteng saja,” katanya.
GEBRAK pun meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara independen dan profesional, menelusuri aliran anggaran, memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memberikan perlindungan hukum bagi para saksi.
Rangkaian dugaan tersebut dinilai tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip good governance di daerah.
Lebih lanjut, Thomy mengungkapkan bahwa GEBRAK masih akan kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran hukum lainnya dalam waktu dekat.
“Sehari dua ini kami akan kembali melaporkan sejumlah dugaan yang berpotensi melanggar hukum. Ada delapan kasus yang akan kami laporkan berikutnya. Ini merupakan bagian dari komitmen kami kepada Kejati Sulteng, dengan target 20 laporan kasus sepanjang tahun ini, sebagaimana komitmen yang kami sampaikan saat GEBRAK menerima penghargaan dari Kejati Sulteng pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 kemarin,” pungkasnya.
