Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 15 institusi pemerintah dan penegak hukum di Kabupaten Tolitoli yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan kegiatan orang asing. Diantaranya adalah Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, Kementerian Agama, TNI Angkatan Laut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kesbangpol, BIN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP Kabupaten Tolitoli.
Tujuan dari rapat ini adalah untuk meningkatkan sinergi antara instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Kabupaten Tolitoli. Dengan melibatkan berbagai sektor pemerintah dan penegak hukum, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menjaga kedaulatan negara.
Pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk terus bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi potensi dampak negatif yang dapat timbul akibat perlintasan orang asing di wilayah tersebut. (al)
