“Kita harus terus meningkatkan jumlah satker yang meraih predikat P2HAM. Saya menargetkan pada tahun ini, seluruh satker dapat meraih predikat tersebut,” tegas Hermansyah.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya tengah mengoptimalkan pengumpulan data pendukung, termasuk aspek ketersediaan aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
“Kita akan mempercepat proses ini hingga batas akhir pada 30 September. Semoga semua berjalan lancar dan target bisa tercapai,” tutup Hermansyah.
Program P2HAM merupakan upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk di lingkungan pemasyarakatan, sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia. Dengan inisiatif ini, diharapkan seluruh OPD di Sulawesi Tengah dapat memperkuat komitmen dalam mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan sehari-hari.
