Kriminalisasi Terhadap Jurnalis, Mengancam Demokrasi dan Kebebasan PERS
Gambar Ilustrasi Sementara itu pengakuan Dewan Pers bahwa pihaknya telah berupaya mencegah kriminalisasi jurnalis. Dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi siapa saja yang merasa terciderai oleh produk jurnalistik.
Seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya. Jika sengketa jurnalistik yang dilaporkan ke Dewan Pers selalu direspons dengan menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).
“Rekomendasi Dewan Pers nanti disampaikan ke penyidik dan telaahnya disampaikan ke pelapor. Mestinya proses hukum tidak diperlukan (setelah proses tersebut).” ujarnya
Pengabaian rekomendasi Dewan Pers tersebut menjadi salah satu penyebab kasus kriminalisasi yang menimpa jurnalis berujung pada proses pidana. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang UU Pers dan fungsi Dewan Pers menjadi masalah serius yang harus dicari jalan tengahnya,
Upaya serius Dewan Pers agar menghindarkan jurnalis pada upaya kriminalisasi dapat kita lihat dari beberapa kesepakatan yang dicapai antara Dewan Pers dengan Lembaga Penegakan Hukum.
Misalnya Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang tertuang pada MoU Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan PERS dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
Berkas MoU bisa didownload disini
Pos terkait
Trending
Terkini
