Tak hanya itu, FMLT juga menuntut PT Vale untuk lebih mengakomodasi usaha mikro Masyarakat dalam upaya mendukung sektor ekonomi lokal.
Mereka juga meminta agar perusahaan lebih memprioritaskan sub kontraktor lokal dalam proyek-proyeknya serta memastikan sistem tender berjalan transparan dan adil bagi seluruh pelaku usaha di 13 desa binaan PT Vale.
“Unit kendaraan, penginapan, kos-kosan, usaha katering, produk lokal, pengadaan material untuk projek pembangunan milik masyarakat desa binaan harus lebih diutamakan dalam operasional PT Vale.
Sementara kendaraan yang bukan milik warga setempat sebaiknya dipulangkan,” tambah Eki.
FMLT menegaskan bahwa tuntutan ini adalah bentuk kepedulian terhadap hak-hak masyarakat yang selama ini terdampak oleh aktivitas pertambangan PT Vale.
Mereka berharap perusahaan segera menanggapi dan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
