READNEWS.ID, PARIGI MOUTONG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (5/9/2024). Acara ini berlangsung di Auditorium Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Inspektur V Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Ari Indarto Sutjiatmo, ST., MT; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Edy Suharto, AK., MM; serta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Latif, SE., M.Si. Hadir pula para pejabat daerah, camat, kepala desa, serta peserta workshop lainnya.
Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, secara resmi membuka acara ini. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Bupati Richard juga menyampaikan terima kasih kepada BPKP Sulawesi Tengah atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan workshop ini.
“Komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan. Desa diberi otonomi yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, yang memungkinkan munculnya inovasi di berbagai desa. Namun, masih ada desa yang belum mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik,” ungkap Richard.
Ia menekankan bahwa pembangunan desa dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat Indonesia, katanya, sebagian besar berasal dari desa, dan dari desa pula Indonesia dibangun. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis untuk menyebarkan inovasi dari desa yang maju ke desa yang masih berkembang.
Salah satu tujuan utama workshop ini adalah memastikan dana desa dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Richard menegaskan pentingnya pengawasan dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, dana desa harus benar-benar dikelola dengan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat.
Melalui workshop ini, diharapkan terjadi peningkatan sumber daya manusia dan kualitas tata kelola keuangan di desa. Richard juga mengajak seluruh perangkat desa untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin demi memperkuat kinerja dan pemahaman mereka dalam pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, sebelum mengakhiri sambutannya, Richard menyampaikan beberapa hal penting, salah satunya terkait surat edaran Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN tentang pengukuran kerawanan narkoba di wilayah kerja BNN provinsi. Ia mengimbau seluruh masyarakat, perangkat desa, lurah, serta aparat penegak hukum untuk turut aktif dalam mengisi kuesioner pengukuran kawasan rawan narkoba hingga Oktober 2024, guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Parigi Moutong.
Dengan berakhirnya acara ini, diharapkan adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Parigi Moutong.
