Pendapat ini mencerminkan pandangan bahwa politik uang menyebabkan ketidakadilan dalam proses representasi dan pembuatan kebijakan.
Rujukan Hukum dan Fakta Hukum
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Mengatur tentang larangan politik uang dan memberikan sanksi bagi pelanggar. UU ini merupakan dasar hukum utama dalam memerangi praktik politik uang dalam pemilihan umum (UU No. 7 Tahun 2017).
- Kasus Korupsi e-KTP: Kasus ini melibatkan politisi besar dan menunjukkan bagaimana politik uang dapat mengarah pada korupsi sistemik dan kerugian negara.
- Proyek Infrastruktur: Laporan tentang proyek infrastruktur yang dipengaruhi oleh politik uang menunjukkan dampak langsung dari praktik ini terhadap kualitas dan alokasi anggaran.
Pandangan Ahli Hukum dan Tata Negara
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: “Politik uang merusak sendi-sendi demokrasi dengan cara menghilangkan fungsi utama pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih wakil yang benar-benar mewakili suara rakyat.” Pandangan ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya merusak sistem politik tetapi juga mengabaikan fungsi dasar pemilihan umum.
- Dr. Siti Zuhro, ahli politik dan pemerintahan dari LIPI, mengatakan bahwa “Politik uang memicu ketidakstabilan politik dan sosial karena mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.” Pernyataan ini menyoroti dampak luas dari politik uang terhadap stabilitas politik dan sosial.
Kesimpulan
Politik uang adalah masalah besar yang merusak integritas demokrasi dengan menciptakan politisi yang korup dan keputusan kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
Dengan dasar hukum yang jelas, seperti UU No. 7 Tahun 2017, dan pandangan ahli hukum yang menekankan dampak merugikan dari politik uang, jelas bahwa reformasi sistem pemilihan dan pembuatan kebijakan sangat diperlukan.
Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik adalah kunci untuk memulihkan fungsi demokrasi dan memastikan bahwa kepentingan rakyat benar-benar diutamakan.
Jadi, jika hari ini sebagian keputusan yang dihasilkan wakil rakyat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, mungkin kita juga perlu mengoreksi diri, jangan-jangan kita juga bagian dari proses politik uang tersebut. Sehingga meloloskan wakil rakyat yang korup… *(mv)
