“Kok ada istilah serang-menyerang? Saya hanya ingin menegakkan aturan. Kalau ada yang melanggar, ya harus diberikan sanksi. Ini bukan soal individu atau golongan, tetapi soal aturan dan integritas demokrasi,” tegasnya.
Ia juga menanggapi sinis kritik yang menyarankan dirinya untuk “bercermin” terlebih dahulu. “Apa maksudnya dengan ‘bercermin’? Apakah saya melanggar ketentuan Pilkada? Saya hanya menjalankan tugas untuk memastikan netralitas tetap terjaga,” katanya.
Usulan ini dipandang banyak pihak sebagai langkah konkret untuk memperkuat integritas pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Longki menilai bahwa netralitas ASN adalah fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Ini bukan soal menyerang siapa pun, tetapi soal menegakkan aturan yang sudah jelas. Kalau aturan diabaikan, bagaimana publik bisa percaya pada proses Pilkada yang adil?” ujar Longki.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa Pilkada mendatang dapat berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas.
