Cegah Kades Tersandung Hukum, Gus Irawan Sosialisasi Pengelolaan DD

READNEWS.ID, TAPANULI SELATAN – Untuk cegah para Kepala Desa (Kades) tersandung kasus hukum, anggota Komisi XI DPR RI, H Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA, menggelar sosialisasi terkait pengelolaan dana Desa (DD) yang baik di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat (21/06/2024) pagi.

Gus Irawan, menggelar sosialisasi pengelolaan DD yang baik bagi para Kades untuk cegah tersandung kasus hukum ini di Sopo Namora, Kelurahan Baringin, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Bongkar Rumah Tetangga, Warga Rianiate Curi Motor untuk Kebutuhan Hidup

118 M Rizky Hidayatullah

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) ini, menjadi keynote speaker atau narasumber pada sosialisasi optimalisasi peran dan fungsi BPK dan DPR RI dalam akuntabilitas pengelolaaan Dana Desa di Tapsel.

Gus Irawan Pasaribu memiliki obsesi mulia agar para Kades di Tapsel dapat mengelola DD secara tepat. Tepat dalam hal pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, atau pun pelaporannya.

Menurut Gus Irawan, semangat UU tentang Desa bahwa DD bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di Desa. Dan juga, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa.

DD Kerap Jadi Ajang Intervensi

Baca Juga

7 bulan  lalu

Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, 72 Narapidana Teroris Serentak Ucapkan Ikrar Setia NKRI

126 Abd Latif

Tetapi, lanjut Gus Irawan, berdasarkan informasi dari banyak Kades, DD kerap menjadi ajang intervensi. Sehingga, DD kerap habis untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan, dana untuk pembangunan fisik di Desa sangat minim atau nihil.

“Hal ini, tentu tidak sejalan dengan semangat UU Desa dan seharusnya tidak boleh terjadi. Seharusnya, Desa dalam menyusun APBDes lebih mandiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan di Desa,” terangnya.

“(Maka) setelah kegiatan (sosialisasi) ini, kita berharap wawasan para Kades di Tapsel bertambah. Sehingga ke depan lebih taat azas dan aturan dalam menggunakan dana desa-nya,” tambah Gus Irawan.

Gus Irawan menerangkan, dari hasil sesi tanya jawab pada sosialisasi tersebut, terdapat kesimpulan bahwa para Kades masih kerap menemui masalah di ranah hukum. Namun, rata-rata masih berada di koridor kurangnya kelengkapan administrasi atau ketatausahaan dalam laporan.

Siap Mem-back Up Kades

Dengan tegas, Gus Irawan mengaku siap untuk mem-back up para Kades, jika hanya terbentur pada masalah kelengkapan administrasi. Sebab, kata Gus Irawan, hal tersebut belum masuk ke ranah pidana.

“Tetapi, jika perbuatan mark up, fiktif, atau penyalahgunaan wewenang, seperti pemalsuan dokumen dan tandatangan, saya angkat tangan. Karena itu ranah pidana,” ungkapnya.

Gus Irawan melanjut, para Kades itu tak ubahnya seorang pejuang di garda terdepan sebuah negara, demi terwujutnya kemajuan dan kemandirian desa. Karena, kemajuan bangsa dan negara merupakan komulatif dari seluruh Provinsi.

Kemajuan suatu Provinsi, sebutnya, juga komulatif dari kemajuan daerah kabupaten dan kota. Demikian juga dengan Desa. Jika semua desa maju, maka sangat berdampak positif pada kemajuan bangsa dan negara.

Gus Irawan memaparkan, semangat memperhatikan dan membangun Desa, juga merupakan salah satu program strategis Presiden terpilih H Prabowo Subianto. Sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Prabowo-Gibran poin kedua.

Pada poin kedua ini, berisi tentang memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Dan juga, Asta Cita keenam, yaitu membangun dari Desa untuk pemerataan ekonomi

Poin kedua dan keenam dari Asta Cita, sambungnya, menitikberatkan pada konsentrasi pembangunan di Desa. Dengan demikian, harapannya, salah satu program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis akan dapat berjalan.

“Tentunya, peran Kades, akan lebih optimal nantinya. Oleh karenanya, untuk menyambut program strategis itu agar berjalan dengan baik, kita harus merubah pola pikir bersama,” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, juga memaparkan materi terkait penggunaan DD dan berikut dengan pengelolaan keuangan Desa yang baik dan tepat.

Sambutan Positif Upaya Gus Irawan

Terpisah, Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, SH, menyambut positif upaya Gus Irawan, yang berupaya menyelamatkan para Kades dari jerat hukum lewat sosialisasi bersama BPK RI.

Menurut Ketua DPRD Tapsel, sosialisasi terkait optimalisasi peran dan fungsi BPK dan DPR RI dalam akuntabilitas pengelolaaan DD oleh Gus Irawan ini merupakan upaya mulia demi menyelamatkan para Kades dari jerat hukum pidana.

“Dengan adanya sosialisasi oleh Bapak H Gus Irawan Pasaribu ini, harapan kami, tidak ada lagi Kades yang tersandung hukum terkait pengelolaan DD di Kabupaten Tapsel ke depan,” kata Basith sapaan karib pria yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Tapsel yang juga hadir dalam sosialisasi itu.

Basith juga memuji Gus Irawan yang siap mem-back up para Kades, jika terbentur di kelengkapan administrasi ataupun ketatausahaan dalam laporan pengelolaan DD.

“Bapak H Gus Irawan Pasaribu, membuktikan bahwa negara dalam hal ini DPR RI hadir untuk melindungi segenap jajarannya. Demi terwujudnya pembangunan di Desa yang lebih baik,” imbuhnya.

Jangan Sampai Kades Tersandung Kasus Hukum

Kendati demikian, ia mengingatkan para Kades agar jangan sampai terjerat kasus hukum terkait mark up, pembangunan fiktif, atau penyalahgunaan wewenang, seperti pemalsuan dokumen dan tandatangan.

“Sebab, ini sudah masuk ranah pidana seperti pemaparan Bapak H Gus Irawan Pasaribu tadi,” sebut Basith.

Basith mengaku, siap mendukung Gus Irawan Pasaribu, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut), dalam hal mewujudkan pengelolaan DD yang baik. Khususnya di Kabupaten Tapsel.

“Kami meyakini, ini semua demi terciptanya pembangunan suatu daerah mulai dari Desa. Dengan demikian, Kabupaten Tapsel bisa kembali maju dan bangkit dengan makmurnya pembangunan dari Desa,” pungkasnya menutup.

Tampak hadir dalam sosialisasi ini, Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, SH. Kabag Ops Polres Tapsel, Kompol Sisworo, SH, MH, bersama Forkopimda dan beberapa pimpinan OPD, Camat, dan para Kades.