Dinsos Sebut Jumlah PBI di Makassar Turun 7,8 persen

READNEWS.ID, MAKASSAR – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Pangerang A. Chairul mengatakan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Makassar mengalami penurunan 7,8 persen.

Penurunan ini terjadi pada tahun 2024, kata Andi Pangerang, dengan jumlah kuota penerima bantuan iuran yang disiapkan hingga 195 ribu.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Pemilu di TPS Khusus, Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan: Kami Siapkan yang Terbaik

120 M Rizky Hidayatullah

“Namun yang terdaftar itu 175 ribu jiwa, ini lah yang ditanggung Pemda. Masyarakat yang masuk faskes 3 ini adalah mereka yang tidak mampu,” kata Andi Pangerang, Selasa (02/06/2024).

Dibandingkan tahun lalu, tidak ada kenaikan jumlah penerima bantuan iuran.

“Kenaikan sih tidak, memang kuotanya disiapkan segitu. Penggunaannya tidak sampai menghabiskan kuota tersebut. Sehingga kami rasa belum perlu menambah kuota,” ujarnya.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Anggota DPR RI Komisi X Ngamuk ke Mendikbudristek, Nadiem Makarim

184 Abd Latif

“Setiap bulan grafiknya relatif naik turun sesuai dengan masyarakat yang kurang mampu ada yang bekerja, itu otomatis akan dinonaktifkan, karena telah ditanggung oleh perusahaan. Sehingga per Juni ini 175 ribu jiwa,” ujar Andi.

Pihaknya telah melakukan rapat evaluasi koordinasi bersama BPJS dan pihak-pihak pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

Satu fokus utama Dinsos adalah verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tipe tiga ini dimulai di APBD, ini menjadi konsen kita karena kami di tahun 2023 itu memang kelebihan bayar dan itu sudah dinyatakan oleh BPK, sehingga kita akan konsentrasi dengan data tersebut. Intinya, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di tahun lalu itu mesti diperbaiki tahun ini,” jelasnya.

Kalau masalah pelayanan kesehatannya, lanjut Andi Pangerang, pihaknya menyerahkan ke Diskes. Sebab pihaknya lebih fokus pada verifikasi data.

“Karena kami bersama Dinas Dukcapil bertugas mengawal sinkronisasi data, yaitu data-data mana saja, masyarakat yang mana saja yang sudah menjadi pengguna BPJS baik di faskes dua dan tiga,” tandasnya.