READNEWS.ID, PALU – Selama periode Kabinet Indonesia Maju, sektor hukum dan hak asasi manusia mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah telah berhasil melaksanakan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Mengutip postingan pada laman Instagram @Kemenkumhamri Jum’at, (18/10/2024), terdapat Capaian 10 Tahun Kabinet Indonesia Maju di Bidang Hukum dan HAM, diantaranya:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Setelah menunggu 104 tahun sejak 1918, Indonesia patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, dan bukan buatan negara lain. RUU KUHP telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI pada Sidang Paripurna, Selasa, (06/12/2022) dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2023. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026. - Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja merupakan UU yang dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. UU ini juga disusun untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan DPR pada rapat paripurna, Senin, (5/10/2020). - Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Paralegal Justice Award.
Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat hingga ke desa-desa. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum dan pemberian penghargaan “Paralegal Justice Awards”.
Paralegal Justice Award merupakan kegiatan penguatan kompetensi serta pemberian apresiasi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan membantu menyelesaikan permasalahan hukum serta mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja di wilayahnya.
- Stranas Bisnis dan HAM.
Dalam rangka perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia, khususnya di bidang bisnis, Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Stranas Bisnis dan HAM merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM dan disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
