READNEWS.ID, JAKARTA – Gelombang kritik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) kian menguat. Di tengah situasi itu, Ketua Umum Relawan Pro Prabowo (PROBO), M. Rizky Hidayatullah, melayangkan peringatan terbuka kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, agar menjaga integritas lembaga dan tidak menimbulkan dampak yang berujung pada rusaknya citra Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas berbagai isu yang menyeret BGN dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari dugaan pengadaan barang dan jasa yang dinilai janggal, polemik standar kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kabar praktik jual beli titik SPPG yang memicu dugaan korupsi.
“Jangan sampai apa yang terjadi di BGN ditafsirkan publik sebagai bagian dari instruksi Presiden. Itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” ujar Rizky, Kamis (23/4).
Ia menegaskan, PROBO tidak akan tinggal diam jika terdapat tindakan yang dinilai mencederai nama Presiden. Bahkan, Rizky menyebut relawan siap mengambil sikap tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap menyimpang dari tujuan awal program.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda unggulan pemerintahan Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak sekolah. Selain menekan angka stunting, program ini juga diharapkan memperbaiki kualitas pembelajaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Namun di balik ambisi besar itu, sorotan publik terhadap BGN terus membesar. Sejumlah pos anggaran menjadi perhatian, termasuk pengadaan barang bernilai triliunan rupiah yang dianggap tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan gizi, seperti motor listrik, perangkat tablet, hingga perlengkapan non-prioritas.
Tak hanya itu, muncul pula kritik terhadap alokasi dana Rp1,5 miliar untuk pengadaan semir dan sikat sepatu, serta proyek teknologi informasi senilai Rp1,2 triliun untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut menjadi tuntutan utama publik dan parlemen.
Penggunaan event organizer (EO) dalam kegiatan komunikasi publik juga menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai pendekatan tersebut lebih menekankan seremoni ketimbang substansi program gizi yang seharusnya menjadi prioritas.
Meski demikian, BGN tetap menyatakan bahwa program MBG merupakan kebutuhan mendesak, dengan klaim bahwa sekitar 65 persen masyarakat Indonesia masih memerlukan intervensi peningkatan gizi.
Di tengah polemik tersebut, Rizky menginstruksikan seluruh jaringan relawan PROBO untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awal tanpa penyimpangan.
“Awasi, kawal, dan pastikan program ini tepat sasaran. Jika ada indikasi pelanggaran, jangan ragu untuk mencatat dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus mempertegas posisi relawan sebagai bagian dari kontrol sosial, yang tidak hanya mendukung, tetapi juga mengawasi jalannya program pemerintah demi menjaga kepercayaan publik.
