Dituding Sebagai Alat Politik, KPK Respon Tegas.

READNEWS.ID, METROPOLITAN – Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri merespon tudingan terhadap institusinya dalam pengusutan kembali Kasus dugaan tindak pidana Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Perlu di pahami jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya,” kata Ali Fikri, Minggu (3/9).

Baca Juga

4 bulan  lalu

Rahman Bando Resmi Dapat Surat Tugas Demokrat Untuk Maju di Pilwali Makassar

78 M Rizky Hidayatullah

Ali pun mengatakan kepada pihak yang menuding KPK sebagai alat Politik untuk tidak membuat narasi seolah-olah pernyataan tersebut benar. Padahal lanjut nya, selama ini apa yang sudah di kerjakan oleh KPK selalu di publikasikan sebagai bentuk transparansi kinerja KPK.

“Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh. Kami tegaskan semua kegiatan KPK kami lakukan publikasikan sebagai bagian transparansi kerja KPK,” ujarnya.

“Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut,” tambahnya.

Baca Juga

4 bulan  lalu

PKB Tak Kunjung Beri Dukungan Resmi, Anies: Semuanya Berproses

111 Abd Latif

Lebih lanjut, Ali mengatakan bahwa KPK sebagai lembaga Penegak Hukum bekerja atas dasar kecukupan Alat bukti dan bukan atas dasar perintah.

“Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya di beritakan, Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie mengatakan bahwa KPK adalah alat Politik usai mengungkit kembali kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik,” kata Effendy di Hotel Majapahit, Surabaya. Sabtu (2/9).

Gus Choi sapaan akrabnya, mengaku heran atas langkah KPK dalam pengusutan kasus tersebut. terlebih hal tersebut di lakukan KPK Setelah Cak Imin di deklarasikan sebagai Cawapres untuk Mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.

“Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi Cawapres engga ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin, sekarang tiba-tiba muncul gitu,” ucapnya.

Lebih lanjut Gus Choi mengingatkan KPK untuk tidak bermain-main dalam hal penegakkan hukum.

“KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah,” pungkasnya. (Ardi)