Dua Pekan Paripurna, APBD-P 2023 Belum Ditetapkan

READNEWS.ID, BALUT – Sudah hampir dua pekan, rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan kabupaten Banggai Laut tahun 2023 di paripurnakan.

Meski dibarengi beberapa catatan, namun secara umum Pemkab (eksekutif) bersama DPRD Balut telah sepakat untuk pembahasan di tingkat lanjut menuju penetapan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Bawa Sabu 1 Ons Wanita di Padangsidimpuan Dibekuk Polisi

247 M Rizky Hidayatullah

Diketahui, postur APBD Perubahan 2023 mengalami beberapa penyesuaian karena adanya perkembangan yang tak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan, alokasi belanja dan sumber serta penggunaan pembiayaan dari yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Eksekutif juga menjelaskan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan maupun karena pergeseran antar objek jenis belanja yang diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Dari uraian tersebut maka seyogyanya APBD Perubahan secepatnya difinalisasi pengesahannya sehingga sudah bisa digunakan membiayai program dan kegiatan pemerintahan.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Jelang Puncak HUT RI dan Hari Pengayoman, Kanwil Kemenkumham Sulteng Gelar Kegiatan Donor Darah

139 M Rizky Hidayatullah

Namun pada kenyataannya, hingga kini dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) APBD-P 2023 kabupaten Banggai Laut belum berada di meja legislatif.

Hal tersebut menyebabkan pengesahan APBD-P 2023 terkatung-katung hingga kini.

“Ini sudah hampir dua minggu, lho..!?,” ungkap salah seorang aleg.

Menurutnya, ditahun-tahun sebelumnya, eksekutif yang bersicepat menyelesaikan segala sesuatu terkait pengesahan.

Yang lambat biasanya di DPRD.

Tapi untuk kasus ini lanjut dia, justeru pemerintah yang terkesan lamban padahal banyak pembiayaan prioritas yang harus segera diselesaikan.

“Kita juga berharap ini cepat (pengesahan APBD-P, red) terutama untuk mengcover gaji pegawai PPPK yang sudah tertunggak,” ungkapnya.

Info sementara yangvditerima media ini dari sumber TAPD Balut menjelaskan bahwa sebagian besar perubahan/pergeseran program/anggaran sudah tuntas, hanya saja beberapa Dinas/Badan nampaknya belum menginput usulannya di Super Admin TAPD.

“Iya, sepertinya masih ada yang belum input. Kita harus menunggu itu dulu setelah semuanya lengkap baru dokumennya diserahkan,” ucap sumber.

Banyak kalangan berharap, pengesahan dokumen APBD-P 2023 segera ditetapkan agar putaran ekonomi tidak stagnan dan realisasi anggaran belanja daerah bisa ditingkatkan sesuai target. (Sbt)