READNEWS.ID, POSO – Maraknya aksi unjuk rasa terhadap kepemimpinan di desa merupakan sebuah fenomena yang perlu di kaji lebih mendalam serta komprehensif.
Setelah sejumlah aksi unjuk rasa terhadap kepada desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Poso seperti di desa Tongko, kecamatan Lage, dan aksi unjuk rasa warga terhadap kepala desa Towu, kecamatan Poso Pesisir, kembali unjuk rasa warga terhadap kepala desa terjadi di desa Bethania, kecamatan Poso Pesisir.
Unjuk rasa yang sudah terjadi beberapa episode ini, dilatarbelakangi dugaan pengelolaan dana desa yang tidak maksimal serta sejumlah janji program yang tidak ditepati oleh sang kepala desa.
Seperti yang di sampaikan sejumlah warga saat menggelar aksi unjuk rasa tanggal 3 september 2024 lalu, aksi tersebut buntut dari belum ditindaklanjutinya hasil musyawarah desa tahun 2023.
Adapun masalahnya antara lain, tidak ada Kelanjutan pembangunan bak air yang memakan anggaran kurang lebih 450 juta.
Kedua, tuntutan masyarakat yang dinilai sangat urgent adalah, pengadaan lahan kubur yang dimana hingga saat ini lahan tersebut tidak ada, tetapi uang masyarakat yg telah kumpulkan uang 100 hingga 200 ribu per KK walaupun keputusan awal dalam musyarawah pengadaan lahan kubur hanya 100 ribu yang kemudian ada yang di minta 150 hingga 200 ribu dan yang lebih parahnya seluruh PENERIMA BLT di potong langsung untuk pengadaan lahan kubur ini sejumlah 150ribu ketika penyaluran BLT tanpa musyawarah dari penerima BLT. Dan dikemudian hari ternyata ada di anggarkan dari ADD sebesar Rp.30 juta serta ini di ambil langsung oleh Kepala Desa dan sebelumnya di sampaikan oleh Kepala Desa Bahwa Pengadaan lahan kubur tidak bisa di ambil dari DD/ADD.
