READNEWS.ID, JOMBANG – Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kegiatan yang mengangkat tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi ini dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2).
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, tiba bersama rombongan sekitar pukul 15.30 WIB. Kehadirannya disambut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta para kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA se-Kabupaten Jombang.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Sejak 2025, data kemiskinan dipusatkan dalam satu sistem yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat desil 1 sampai 10.
Menurutnya, kolaborasi antara kepala daerah, pendamping sosial, hingga operator SIKS-NG desa/kelurahan sangat menentukan akurasi data. Ia mengingatkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis, sehingga pembaruan data harus dilakukan secara berkala melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat.
“Perubahan kondisi bisa terjadi dalam waktu singkat. Tugas daerah memastikan data faktual di lapangan, lalu disampaikan ke BPS untuk diolah dan diperbarui setiap tiga bulan. Dengan data yang akurat, kita dapat mencegah salah sasaran,” tegasnya.
Pemutakhiran data dilakukan mulai dari tingkat RT, RW, desa, hingga kabupaten di bawah koordinasi bupati. Hasilnya kemudian dikirim ke pusat untuk diolah dan disajikan kembali dalam bentuk pemeringkatan desil sebagai dasar intervensi pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Selain melalui Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat juga dapat menyampaikan usulan maupun sanggahan secara digital melalui Aplikasi Cek Bansos pada fitur “Usul” dan “Sanggah”, Command Center Kemensos di nomor 171 atau 021-171 (24 jam), serta WhatsApp Lapor Bansos di 08877 171 171.
Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang 2025, hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos. Temuan tersebut menjadi bukti pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau penampilan siswa Sekolah Rakyat (SR) di Jombang dan berdialog dengan kepala sekolah serta para siswa. Ia menyebut, per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Jombang, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Bupati Warsubi menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan DTSEN di wilayahnya. Menurutnya, pemetaan berbasis desil akan membuat intervensi pemerintah daerah lebih terarah dan terukur.
“Kami siap memperkuat peran operator data desa dan seluruh pilar sosial agar data yang dihimpun benar-benar faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten. Dengan begitu, seluruh program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jombang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh SDM pilar sosial di Kabupaten Jombang atas dedikasi yang telah diberikan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. (Cinta)
