Mahfud MD: Cegah Kepala Daerah Korupsi, Perkuat Instansi Penegak Hukum

READNEWS.ID, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD disela kegiatan FGD bertajuk ‘Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Pilkada’, di kawasan Tebet Jakarta, Sabtu (20/07/2024) mengatakan dalam memilih calon kepala daerah sebaiknya tidak mengandalkan elektabilitas.

Pada Pilkada Serentak 2024 ini, parpol pengusung harus mendorong calon kepala daerah yang memiliki kualitas dan moralitas.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Miris, Emak-emak Miliki Sabu hingga Puluhan Gram

167 M Rizky Hidayatullah

“Karena elektabilitas bisa dibangun dengan rekayasa-rekayasa tertentu, bisa dibangun opini agar elektabilitasnya tinggi. Nah ini tadi kita diskusikan untuk membangun masa depan agar otonomi daerah kita tidak rusak,” ujar Mahfud di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (20/07/2024).

Jika Pilkada 2024 tidak hanya menghasilkan kepala daerah berkualitas dan moralitas, Mahfud juga menegaskan bahwa otonomi daerah terancam rusak. Rusaknya otonomi daerah maka mengancam keutuhan NKRI.

“Kalau otonomi daerah rusak, maka NKRI akan rusak, kalau jalan sendiri maka akhirnya tidak terkendali. Bisa jadi maka ujung-ujungnya bubar,” ucapnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

“Mahkamah Keluarga” hingga Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Jokowi Terancam Dimakzulkan

147 Abd Latif

Kemudian, Mahfud mengingatkan untuk melihat kembali kasus kepala daerah melakukan korupsi. Lalu, mengeluarkan perizinan-perizinan yang selalu mengeksploitasi kekayaan alam.

“Oleh karena itu kita harus berpikir melalui Pilkada yang sekarang. Kita berpikir (calon) kepala daerah nanti tidak hanya melihat elektabilitas, tapi kualitas dan moralitas itu penting,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini menambahkan, pemerintah harus memperkuat instansi penegak hukum demi mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah.

“Salah satu caranya dengan penguatan KPK dan profesionalisme Polri serta Kejaksaan Agung itu supaya ditingkatkan,” ucap Mahfud. (AHK)