Aparat Penegak Hukum Berkewajiban Ikut Menjaga Dunia Pendidikan Dari Praktik Korupsi

READNEWS.ID, EDITORIAL – Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan moralitas yang menjadi bekal dalam membangun masa depan.

Namun, di Indonesia, sektor pendidikan sering kali dirusak oleh praktik korupsi yang tidak hanya menghambat kualitas pendidikan, tetapi juga merampas hak anak-anak bangsa. Di tengah tantangan ini, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menjaga dunia pendidikan dari praktik korupsi.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Lancar, Kakanwil Kemenkumham Sulteng : 15 TPS Khusus di LAPAS/RUTAN Siap Difungsikan

185 M Rizky Hidayatullah

Korupsi di sektor pendidikan telah menjadi masalah yang sistemik. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sektor pendidikan secara konsisten masuk dalam lima besar sektor yang paling rawan korupsi.

Pada tahun 2023 saja, ICW mencatat setidaknya 30 kasus korupsi pendidikan yang ditangani aparat penegak hukum. Kasus-kasus tersebut mayoritas melibatkan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan barang, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.

Korupsi di sektor pendidikan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan masa depan jutaan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak tegas praktik korupsi yang terjadi di dunia pendidikan.

Landasan Hukum: Pendidikan dan Pemberantasan Korupsi

Baca Juga

3 bulan  lalu

Peringati Hari Bhayangkara, Polres Kudus Lakukan Penanaman Pohon Serentak

62 M Rizky Hidayatullah

Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Hak ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar tanpa biaya (Pasal 34). Namun, korupsi sering kali membuat hak-hak ini tidak terpenuhi.

Dari sisi pemberantasan korupsi, penegakan hukum terkait praktik korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara termasuk dalam tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman yang berat. UU ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut tuntas kasus korupsi, termasuk di sektor pendidikan.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memberantas Korupsi Pendidikan

1. Pencegahan Korupsi

Pencegahan merupakan langkah awal yang paling krusial dalam memberantas korupsi di sektor pendidikan. Aparat penegak hukum, terutama melalui koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

Dalam hal ini, KPK telah berperan aktif melalui program pencegahan korupsi dengan mendorong transparansi anggaran dan pengawasan dalam distribusi dana BOS dan anggaran pendidikan lainnya.

Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua proses terkait pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

2. Deteksi Dini

Deteksi dini terhadap praktik korupsi di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui audit keuangan yang lebih ketat, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga internal lainnya. Aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan auditor dan pengawas internal di sektor pendidikan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyelewengan anggaran sejak awal.

KPK, misalnya, bisa memanfaatkan sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat untuk memonitor kekayaan pejabat di sektor pendidikan yang berpotensi terlibat korupsi. Ini penting, karena banyak kasus korupsi pendidikan melibatkan pejabat sekolah, dinas pendidikan, atau pejabat pemerintah daerah yang berperan dalam alokasi anggaran pendidikan.

3. Penindakan Tegas

Korupsi di sektor pendidikan harus dihadapi dengan penindakan yang tegas dan tanpa kompromi. Aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku korupsi. Kejaksaan, misalnya, berperan besar dalam mengusut berbagai kasus korupsi pendidikan yang sering kali melibatkan penggelapan dana BOS atau penyalahgunaan anggaran pembangunan sekolah.

Dalam beberapa kasus, seperti korupsi pengadaan buku dan infrastruktur sekolah, Kejaksaan telah berhasil mengungkap kerugian negara yang signifikan. Penindakan ini perlu dilakukan secara konsisten dan transparan, serta diberi hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain Kejaksaan, KPK juga memiliki peran sentral dalam menangani kasus korupsi pendidikan berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi. KPK, melalui koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, telah berhasil memproses sejumlah kasus besar, seperti korupsi pengadaan barang dan jasa di universitas negeri maupun swasta.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun peran aparat penegak hukum sangat penting, penegakan hukum di sektor pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah minimnya integritas di kalangan pengelola anggaran pendidikan, yang menyebabkan korupsi sering kali sulit dideteksi.

Selain itu, korupsi di tingkat daerah sering kali terjadi secara terselubung, melibatkan aktor-aktor lokal yang memiliki jaringan kekuasaan kuat.

Tantangan lainnya adalah lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas pendidikan. Sering kali, penegakan hukum berjalan lambat karena kurangnya sinergi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan auditor internal di kementerian terkait.

Kesimpulan: Membangun Pendidikan yang Bersih dari Korupsi

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Namun, praktik korupsi di sektor pendidikan menghalangi pemenuhan hak ini dan menghancurkan masa depan generasi muda. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga dunia pendidikan dari praktik korupsi.

Dengan landasan hukum yang kuat, seperti UU Pemberantasan Korupsi dan UU Sisdiknas, aparat penegak hukum harus berperan aktif dalam pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap setiap tindakan korupsi yang merugikan sektor pendidikan. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas ini akan sangat menentukan apakah pendidikan Indonesia bisa menjadi motor penggerak pembangunan bangsa, atau justru menjadi ladang subur bagi para koruptor.

Rujukan Hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1), yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), terutama Pasal 34 yang mengatur pendidikan dasar tanpa biaya.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai dasar hukum penindakan korupsi di sektor pendidikan.
4. Laporan ICW 2023, yang mencatat 30 kasus korupsi di sektor pendidikan dan 40% melibatkan dana BOS.