Imigrasi Tindak Tegas Penyalahgunaan Visa dan ITAS Investor, Seorang WNA Rusia Dideportasi
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim (Foto: Humas Ditjen Imigrasi RI) READNEWS.ID, JAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, mendeportasi seorang wanita Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia berinisial AA (32) pada Jumat, 6 September 2024. Deportasi dilakukan akibat penyalahgunaan izin tinggal, di mana AA yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor diduga terlibat dalam aktivitas prostitusi.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menjelaskan bahwa AA awalnya masuk ke Indonesia pada Desember 2020 dengan Visa Kunjungan, kemudian memperpanjang izin tinggalnya menjadi ITAS Investor. “Saat itu, syarat ITAS Investor hanya memerlukan setoran modal sebesar Rp1 miliar,” kata Silmy.
Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023, syarat modal untuk mendapatkan ITAS Investor diperketat. “Sekarang, pemohon ITAS Investor harus menyetor modal minimal Rp10 miliar, sementara untuk Izin Tinggal Tetap (ITAP) Penanam Modal, syaratnya naik menjadi Rp15 miliar,” ungkap Silmy.
Perubahan Kebijakan untuk Seleksi Ketat Visa Investor
Perubahan kebijakan ini merupakan respons terhadap Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuannya adalah untuk memperketat siapa saja yang berhak mendapatkan Visa Investor.
Silmy menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi kini semakin selektif dalam memproses permohonan visa investor, seiring dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan visa tersebut. Imigrasi secara rutin menggelar operasi pengawasan orang asing, terutama di daerah wisata populer seperti Bali, guna memastikan para pemegang visa investor tidak menyalahgunakan izin tinggal mereka.
“Pada Juni lalu, kami menindak 103 orang asing asal Taiwan yang terlibat kejahatan siber. Beberapa dari mereka juga menggunakan visa investor,” tambahnya.
Prosedur Ketat Verifikasi Pemohon Visa
Penerbitan visa, lanjut Silmy, hanya dilakukan setelah pemohon memenuhi seluruh persyaratan, termasuk verifikasi catatan pencegahan dan penangkalan (cekal). “Jika syarat-syarat telah terpenuhi dan pemohon tidak memiliki rekam jejak yang mencurigakan, visa bisa diterbitkan. Namun, tidak semua orang asing yang mendapatkan visa mematuhi aturan selama di Indonesia,” jelasnya.
Beberapa pelanggaran yang sering ditemukan antara lain pelanggaran lalu lintas hingga aktivitas ilegal yang tidak sesuai dengan izin tinggal. “Contoh yang sering terjadi adalah berkendara ugal-ugalan atau terlibat dalam aktivitas ilegal seperti prostitusi,” ujar Silmy.
Selain AA, penindakan hukum juga dilakukan terhadap tiga perempuan WNA lainnya. Dua WNA Uganda, berinisial RKN dan FN, serta seorang WN Rusia berinisial IT, ditangkap oleh petugas Imigrasi di Bali karena terlibat dalam prostitusi.
Imigrasi Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk menjalankan dua fungsi utama: pelayanan dan penegakan hukum. Silmy menekankan bahwa pihaknya tidak hanya terus meningkatkan kualitas layanan imigrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap WNA.
“Kami melakukan akselerasi baik dalam pelayanan maupun penegakan hukum. Ini dilakukan tidak hanya dari segi sistem dan infrastruktur, tetapi juga kebijakan. Evaluasi berkelanjutan terus dilakukan untuk memaksimalkan kualitas orang asing yang memasuki Indonesia,” pungkas Silmy.
Dengan kebijakan yang semakin ketat, Imigrasi berupaya memastikan bahwa WNA yang masuk ke Indonesia adalah individu yang dapat memberikan kontribusi positif, bukan mereka yang menyalahgunakan izin tinggal mereka untuk aktivitas ilegal.
Pos terkait
Trending
Terkini
