Ketua Dewan Adat WITA Mori Khawatir Kondisi PT ANA
Ketua Dewan Adat Wita Mori periode 2023-2028, Julius Pode (Foto : Syamsuyadi) READNEWS.ID, MORUT – Ketua Dewan Adat Wita Mori periode 2023-2028, Julius Pode menyampaikan kegundahannya terhadap permasalahan yang tengah menimpa perusahaan, PT Agro Nusa Abadi (ANA), perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Morowali Utara.
Ia menyampaikan bahwa maraknya klaimer yang mengaku pemilik lahan dan memanen buah kelapa sawit yang ditanam PT ANA menyebabkan gangguan di masyarakat.
“Orang kalau bekerja atau hidup tidak nyaman berarti otomatis terganggu kan, Pak,” ujar Julius Pode saat ditanya apa yang dirasakan masyarakat saat ini.
Ia bersama masyarakat, khususnya di Desa Bunta, sudah merasa sangat geram atas apa yang dilakukan para klaimer. Sebab, bukan hanya lahan yang dikelola PT ANA, lahan plasma milik masyarakat desa juga sudah ikut dijarah secara masif.
Padahal, dari lahan plasma seluas 276,8 ha itulah masyarakat Desa Bunta merasakan hasil dari kebun sawit kerja sama dengan perusahaan. Perusahaan dianggap memberi manfaat bagi masyarakat.
Julius Pode juga mengakui sekaligus merasakan sendiri dampak hadirnya PT ANA. Baginya, dengan masuknya PT ANA sudah mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi, bantuan kesehatan, dan lain-lain.
Ia bahkan mengaku sebagai salah satu tokoh dari masyarakat yang mendorong hadirnya perkebunan kelapa sawit itu di Morowali Utara (sebelumnya kabupaten Morowali) pada tahun 2006 saat masih menjabat sebagai Kepala Kesbang.
“Waktu pembukaan dulu, potong sapi kita bersama lembaga adat dan masyarakat,” tuturnya mengenang.
Julius Pode juga yang dulu berusaha sekuat tenaga meyakinkan orang-orang trans untuk bertahan. Dorongan untuk “pulang ke kampung halaman” dan meninggalkan Morowali sebagai daerah transmigrasi memang sangat kuat mengingat waktu itu masyarakat belum memiliki penghasilan. Salah satu optimisme Julius, para trans dan masyarakat akan berhasil karena ada perusahaan yang akan beroperasi, yaitu PT ANA.
Waktu yang berlalu membuktikan keyakinan Julius Pode. Perubahan mulai terjadi ketika PT ANA mulai masuk. Ia mengaku masih ingat dengan persis langkah “win-win solution” antara PT ANA dan masyarakat sehingga dibukalah kesempatan, termasuk perencanaan pembebasan tanah.
“Pembebasan tanah itu sudah mendapatkan kompensasi. Saya ingat persis 2006-2007 itu sudah terjadi ganti rugi dan sudah diadakan evaluasi,” kenang Julius Pode.
Ia menerangkan bahwa masyarakat sudah menerima kompensasi, khususnya di desa Bunta, sehingga didapatkan juga hak plasma seluas 276,8 Ha dari sekitar 1.300 Ha lahan yang dikelola perusahaan di wilayah Desa Bunta.
“Inilah yang kita sampaikan bahwa dengan masuknya PT ANA Ini mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, lapangan kerja menjadi terbuka. Banyak warga desa Bunta yang menggantungkan hidupnya dengan PT ANA karena hanya perkebunan ini yang tidak mensyaratkan ijazah untuk memperoleh perkerjaan.
Namun, inilah yang disayangkan Julius Pode. Kondisi yang berbeda terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Belakangan ini masyarakat diresahkan oleh kemunculan klaimer yang mengaku sebagai pemilik lahan dan memanen buah-buah dari pohon kelapa sawit yang ditanam perusahaan.
Kemunculan klaimer ini memang bukan hal baru. Beberapa tahun setelah PT ANA berhasil menanam dan buah sawit mulai bisa dipanen sudah mulai banyak orang yang mengklaim dan mengaku sebagai pemilik lahan yang dikelola perusahaan.
Tapi saat ini mereka sudah secara masif mencuri, bahkan menjarah. Rekomendasi Gubernur terhadap pelepasan sebagian lahan perusahaan mereka jadikan dasar untuk memanen. Padahal jelas, instruksi yang tertulis pada poin-poin rekomendasi agar masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di lahan tersebut hingga nanti hasil verifikasi dan validasi ulang selesai dilaksanakan.
Ia berharap agar semua perselisihan dikembalikan kepada aturan hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum.
“PT ANA kan sudah berjasa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya sebagai orang tua sudah merasakan, anak-anak terbantu sekolahnya, diberikan beasiswa, diberikan bis sekolah, diberikan lapangan pekerjaan dan kebaikan-kebaikan lainnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat bertindak tegas dan mendorong penyelesaian masalah yang ada sesegera mungkin demi menciptakan kesejahteraan yang nyata untuk masyarakat Morowali Utara. (SYM)
Pos terkait
Trending
Terkini
