Lambok Sidabutar: Kejaksaan akan Selalu Dampingi Pemko Padangsidimpuan

READNEWS.ID, PADANGSIDIMPUAN – Demi berikan pelayanan yang terbaik, Kajari Dr Lambok MJ Sidabutar, SH, MH, menyebut bahwa Kejaksaan akan selalu hadir dampingi Pemko Padangsidimpuan, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan norma yang berlaku.

“Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk selalu hadir dampingi pemerintah selama ini,” ujar Dr Lambok MJ Sidabutar di sela acara penerangan hukum dan penekenan kerja sama antara Kejari dan Pemko Padangsidimpuan, Selasa (26/03/2024).

Baca Juga

5 bulan  lalu

Api Memercik dari Meteran, Mapolres Padangsidimpuan Terbakar

74 M Rizky Hidayatullah

Di kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan ini, Kajari juga menyampaikan bahwa, acara tersebut adalah pelaksanaan fungsi pencegahan dalam penegakan hukum.

7 Arahan Jaksa Agung

Ia menerangkan, penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang di tangani. Namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi. Penegakan hukum, guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

“Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah. Terutama, yang terbengkalai, tidak terurus, atau terkuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait,” imbuh Kajari.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Potret Polri Penolong di Paluta, Rela Dorong Mobil Warga

82 M Rizky Hidayatullah

Kemudian, pemanfaatan IT untuk mendudukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Perlunya, sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Inovasi yang telah ada selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala Nasional.

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 terkait Kejaksaan sebagaimana di ubah dengan UU No.11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, adapun tugas Kejaksaan meliputi, bidang pidana melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kemudian, Bidang Perdata dan TUN yaitu penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan tindakan hukum lainnya.

Dari seluruh tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya atau kepastian hukum. Kemudian, juga menyelamatkan atau memulihkan keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah, melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.

Serta, yang tak kalah penting, demi ketertiban dan ketentraman umum yang meliputi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

“Selanjutnya, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum,” beber Kajari.

Apresiasi ke Kajari Padangsidimpuan

Sebelumnya, Pj Wali Kota Padangsidimpuan, Dr H Letnan Dalimunthe, SKM, MKes, memberi apresiasi dan terimakasihnya kepada Kajari Padangsidimpuan beserta jajaran. Sebab, telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Melalui penerangan hukum dan Penandatanganan Mou antara Pemko dan Kejari Padangsidimpuan, bagi Letnan, ini sebagai langkah yang tepat dan strategis. Yang mana, untuk tingkatkan pelayanan publik serta peningkatan pelaksanan tugas dan fungsi dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sehingga, harap Letnan, nanti dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif, akuntabel, inklusif, dan menjamin kesetaraan akses keadilan di Kota Padangsidimpuan. Kegiatan ini, juga merupakan upaya terencana dan transparan dengan melibatkan instansi penegakan hukum.

“Yang tujuannya, semata-mata hanya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju ke arah pemerintahan yang baik (good governance),” terang Letnan.

Acara ditutup dengan penyerahan souvenir secara simbolis kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Kajari Padangsidimpuan.