READNEWS.ID, PALU — Serikat Pegawai Bank Sulteng menyatakan sikap tegas menolak rencana pengalihan pengelolaan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada bank lain.
Sikap tersebut disampaikan Forum Komunikasi Serikat Pegawai PT BPD Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) melalui pernyataan resmi tertanggal 9 September 2026. Serikat Pegawai menilai payroll ASN bukan sekadar aktivitas layanan perbankan, melainkan memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem perekonomian daerah.
Menurut Serikat Pegawai Bank Sulteng, keberadaan payroll ASN pada BPD berkaitan erat dengan kemampuan bank daerah menjalankan fungsi intermediasi, mendukung pembiayaan pembangunan, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Payroll ASN Dinilai Punya Nilai Strategis
Serikat Pegawai Bank Sulteng berpandangan, kebijakan mengenai payroll ASN perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan tidak hanya didasarkan pada aspek kemudahan layanan maupun pertimbangan bisnis jangka pendek.
BPD, menurut mereka, merupakan lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dan memiliki mandat strategis sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, payroll ASN dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah sekaligus meningkatkan kemampuan BPD memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Serikat Pegawai juga menilai pengalihan payroll ASN kepada bank lain berpotensi memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha BPD, kapasitas intermediasi, pengembangan bisnis, hingga keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan bank daerah.
Dorong Dialog dengan Pemegang Saham dan Kepala Daerah
Di tengah munculnya rencana tersebut, Serikat Pekerja Bank Sulteng mendorong adanya dialog konstruktif yang melibatkan manajemen Bank Sulteng, serikat pegawai, pemegang saham, kepala daerah selaku pemegang saham, Asosiasi BPD, serta para pemangku kepentingan BPD di Indonesia.
Mereka meminta setiap kebijakan mengenai pengelolaan payroll ASN mempertimbangkan keberlangsungan dan penguatan BPD, pembangunan perekonomian daerah, perlindungan tenaga kerja, penguatan sinergi strategis, serta prinsip persaingan usaha yang sehat.
BPD Jangan Hanya Dipandang sebagai Bank Payroll
Serikat Pegawai Bank Sulteng menegaskan bahwa BPD harus tetap ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, bukan sekadar sebagai lembaga untuk transaksi payroll.
BPD dinilai memiliki fungsi yang lebih luas sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah melalui fungsi intermediasi, pembiayaan sektor produktif, dukungan kepada UMKM, serta sinergi dengan berbagai program pembangunan pemerintah daerah.
Karena itu, penguatan BPD disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah.
Serikat Pegawai Bank Sulteng juga mengajak seluruh elemen BPD di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional, mengedepankan komunikasi dan dialog, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Mereka berharap setiap kebijakan terkait payroll ASN dapat dirumuskan secara objektif, transparan, dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan pembangunan daerah serta keberlangsungan BPD sebagai bank milik daerah.
“Payroll ASN adalah bagian dari kekuatan BPD. BPD Kuat, Ekonomi Daerah Kuat!” demikian seruan Serikat Pegawai Bank Sulteng.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Serikat Pegawai Bank Sulteng, Mohammad Prananda, sebagai bentuk sikap dan aspirasi dalam rangka menjaga keberlangsungan sekaligus memperkuat peran strategis BPD bagi pembangunan perekonomian daerah.
