Ratusan Juta Data Pemilih di Situs KPU Diduga Diretas
Gedung KPU RI Jakarta (Foto: FB. KPU RI) READNEWS.ID, JAKARTA – KPU diduga kebobolan lagi. Sebanyak 204 juta data pemilih diduga bocor dan dijual peretas.
Seorang peretas dengan nama anonim “Jimbo” mengklaim telah meretas situs KPU dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Hal ini diungkapkan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cissrec, Pratama Persadha. “Akun anonim “Jimbo” tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa tangkapan layar dari website cekdptonline.kpu untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut,” ungkap Pratama Persadha dalam siaran persnya, Selasa (28/11/2023).
Dalam postingan di forum tersebut, Jimbo juga menyampaikan data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah Jimbo melakukan penyaringan terdapat 204.807.203 data unik dan jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Data yang didapatkan Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Ketua Lembaga Keamanan Siber Communication and Information System Security Research (CISSReC), Pratama Persadha, mengatakan timnya telah mencoba melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara random melalui website cekdpt.
“Data yang dikeluarkan oleh website cekdpt, sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar,” ujar Pratama, Rabu (29/11/2023).
Pratama mengatakan kemungkinan peretas berhasil membobol situs KPU sebagai admin yang memperoleh akses masuk dari domain sidalih.kpu.go.id.
“Menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware, di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya,” katanya.
“Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga US$ 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar,” ucap Pratama.
Pakar keamanan siber ini memperingatkan, jika peretas benar-benar membobol sebagai admin, hal ini “bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu”. Musababnya, peran admin dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara.
“Tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional,” kata Pratama.
Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Annisa N Hayati menilai kebocoran data ini bisa menimbulkan penyalahgunaan data seperti disinformasi.
“Semakin banyak data yang dikumpulkan tentang pemilih, maka semakin meyakinkan panggilan palsu, pesan teks, atau email tentang individu dan koneksi sosial mereka,” tutur Annisa.
Dampak dari dugaan kebocoran data dari situs KPU ini, lanjutnya, juga bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, “sehingga dapat berdampak ke legitimasi pemilu yang ikut berkurang”.
KPU sendiri mengakui data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 tidak hanya berada di data center KPU.
“Banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut, karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari.
Hasyim Asy’ari juga mengatakan dibutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan dugaan peretasan tersebut dan apakah peretasan itu dilakukan terhadap data milik KPU.
“Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan,” tambah Hasyim.
Dalam keterangan resminya, KPU telah melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh peretas, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). KPU telah menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut. (AHK)
Pos terkait
Trending
Terkini
